Hukum (1)

Klik judul untuk melihat isi file skripsi

No	JUDUL SKRIPSI
223.	Analisis Akta Kelahiran Anak Adopsi Ditinjau Dari Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Semarang)
222	Analisis Yuridis Terhadap Putusan Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum (Null And Void) Oleh Mahkamah Agung Karena Hakim Pengadilan Tinggi
221	Analisis Yuridis Terhadap Ratio Decidendi Hakim Mahkamah Agung Dalam Membatalkan Putusan Judex Factie Yang Tidak Memuat Surat Dakwaan
220	Perbandingan Tindak Pidana Pembunuhan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(Kuhp) Dengan Hukum Islam
219	Studi Perbandingan Hukum Mengenai Perlindungan Saksi Berdasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi
218	Kajian Yuridis Perencanaan Tata Ruang Kota Dalam Kaitannya Dengan Penataan Ruang Kumuh Di Bantaran Sungai Kalianyar
217	Analisis Yuridis Terhadap Putusan Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum (Null And Void) Oleh Mahkamah Agung
216	Analisis Undang-Undang Nomor 1PnpsTahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan DanAtau Penodaan Agama
215	Studi Komparasi Antara Konvensi Jenewa Iv 1949 Dan Hukum Islam Mengenai Perlindungan Penduduk Sipil Saat Konflik Bersenjata
214	Tinjauan Mengenai Sistem Hibah Harta Kepada Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam
213	Tinjauan Tentang Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika
212	Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Data Fisik Sertifikat Di Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan
211	Analisis Yuridis Terhadap Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
210	Eksistensi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Kekusaan Kehakiman
209	Sinkronisasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Dan Hukum Nasional
208	Proses Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam
207	Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai
206	Studi Komparasi Hukum Pengaturan Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
205	Kajian Normatif Eksekusi Atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara
204	Analisis Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur
203	Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Perceraian
202	Tinjauan Yuridis Penggunaan Visum Et Repertum Sebagai Sarana Pembuktian Perkara Penganiayaan Yang Terjadi Dalam Pertandingan Sepakbola
201	Tinjauan Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
200	Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam
199	Studi komparasi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan putusan serta merta sebelum dan sesudah berlakunya sema
198	Penganiayaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Lingkup Rumah Tangga
197	Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Tidak Digunakannya Alat Bukti Petunjuk Dalam Pembuktian Perkara Pengaksesan Tanpa Ijin
196	Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Pembimbingan Terhadap Anak Nakal Di Balai Pemasyarakatan Surakarta
195	Analisis Terhadap Pertimbangan Dan Dasar Hukum Hasil Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Mengenai Keharaman Bunga Bank
194	Analisa Pertanggungjawaban Penyidik Polri Dan Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Terpidana
193	Analisis Yuridis Bentuk Dakwaan Dan Strategi Pembuktian Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
192	Studi Tentang Pemberian Jaminan Untuk Pengajuan Sita Dalam Pemeriksaan Kepailitan Di Pengadilan Niaga Semarang
191	Rehabilitasi Korban Perdagangan Anak Di Yayasan Kakak Surakarta Ditinjau Dari Aspek Viktimologi
190	Analisis Perbandingan Hukum Pengaturan Tindakan Penyadapan (Wiretapping) Sebagai Kewenangan Penyidik
189	Tinjauan Yuridis Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Sertifikasi Dan Labelisasi Halal
188	Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Hak Milik No.810 Desa Madu Kecamatan Mojosongo Melalui Mediasi
187	Analisis Permasalahan Prosedur Sita Eksekusi (Executoriale Beslag) Benda Tidak Bergerak
186	Studi Evaluatif Pelaksanaan Analisis Kredit Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Jalan Jenderal Sudirman Surakarta
185	Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Lulus Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil
184	Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Alat Bukti Yang Dihadirkan Penuntut Umum
183	Studi Penyidikan terhadap Tindak Pidana Kealpaan yang Menyebabkam Matinya Orang yang Dilakukan oleh Pengemudi Kendaraan Umum
182	Studi Komparasi Perlindungan Hukum Hak-Hak Tersangka Terdakwa Menurut Internal Security Act
181	Fungsi Ppat Dalam Pelaksanaan Uu No 20 Tahun 2000 Tentang BPHTB
180	Kajian Kekuatan Yuridis Hasil Pemeriksaan Dokter Tentang Penentuan Status Kesehatan Terpidana
179	Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2143k PID 2006 Dalam Perkara Tindak Pidana Illegal Logging
178	Dengan Sistem Al Qardhul Hasan (Benevolent Loan)
177	Analisis Putusan Perkara Koneksitas Tentang Pencurian Yang Dilakukan Anggota Polri Bersama Dengan Warga Sipil
176	Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi
175	Keanggotaan Indonesia Pada Bank Dunia Suatu Tinjauan Dari Segi Hukum Internasional
174	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Phedofilia
173	Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Hakim Yang Dilakukan Oleh Komisi Yudisial Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Uu No. 22 Tahun 2004
172	Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pemilu Dan Proses Penyelesaian Perkaranya Dalam Persfektif UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD Dan DPRD
171	Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
170	Penentuan Pencipta Atas Lagu “23 Juli” dan Penyelesaian Sengketanya (Studi Kasus Sengketa Antara Pihak Thomas “Gigi” dan DJ. Riri melawan PT. Rapi Films)
169	Analisis Pemeriksaan Alat Bukti Melalui Metode Scientific Crime Investigation Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berantai Di Kepolisian Resor Boyolali
168	Implementasi Ketentuan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pasal 29 Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Di Kota Surakarta
167	Barang Bukti Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Penyelesaian Perkara Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Semarang
166	Perkembangan Pidana Penjara Dari Kuhp Ke Konsep Kuhp Baru
165	DPR Dalam Pengangkatan Duta Besar RI Setelah Perubahan UUD 1945
164	Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Pada Malam Hari Di Easy Minimarket Jogjakarta
163	Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Pekerjaan Site Akuisisi (Sitac) PT Excelcomindo Pratama Tbk antara PT Boer Properti Indonesia dengan PT Laras Surya Mandiri
162	Non-Competition Clause Dalam Perjanjian Kerja
161	Peranan Visum Et Repertum Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Pada Tahap Penyidikan (Studi di Kepolisian Resort Kotamadya Malang)
160	Penyidik Dalam Membantu Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba (Studi di Polres D.I Yogyakarta)
159	Pensertifikatan Tanah Wakaf Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Di Desa Jatimulya Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal
158	Studi Kasus Pembunuhan Berencana Terhadap Beberapa Orang
157	Pelaksanaan Pemberian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang
156	Analisis Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum, DPR, DPD Dan DPRD
155	Partai Politik Lokal Di Nanggroe Aceh Darussalam Ditinjau Dari Asas Demokrasi
154	Sinkronisasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Dan Hokum Nasional Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
153	Efektivitas Keberadaan Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Karanganyar
152	Jawab Pengurus Terhadap Pelaksanaan Kredit Lunak Jika Terjadi Wanprestasi Pada Koperasi Fungsional (Studi Di Koperasi Primer Pangkalan Marinir TNI AL Surabaya)
151	Pelindungan Bagi Pekerja Buruh Pada Dinas Kebakaran Kota Mataram
150	Perlindungan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia
149	Hukum Bagi Pengguna Layanan Internet Banking (Studi Normatif Layanan Bagi Konsumen)
148	Hukum Pidana Dan Kriminologi Terhadap Putusan Hakim Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
147	Efektivitas Peranan Mediator Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial (Studi Pada Kantor Ketenagakerjaan Kota Kediri)
146	Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pengadilan Ham Ad Hoc Terhadap Prinsip Asas Legalitas
145	Eksistensi Grasi Dalam Perspektif Hukum Pidana
144	Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Tidak Digunakannya Alat Bukti Petunjuk Dalam Pembuktian Perkara Pengaksesan Tanpa Ijin Data Elektronik Di Pusat Tabulasi Nasional Komisi Pemilihan Umum (KPU)
143	Tinjauan Tentang Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan Dan Implikasi Yuridisnya
142	Analisa Hukum Asuransi Kendaraan Bermotor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
141	Analisis Aspek Legalitas Transaksi Efek Short-Selling Pada Masa Krisis Keuangan
140	Barang Melalui Kapal Laut Pada PT. Djakarta Lloyd
139	Perkembangan Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pada KUHAP Dan Undang-Undang Khusus Di Indonesia
138	Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Uu No. 43 Tahun 1999 Di Kejaksaan Negeri Semarang
137	Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Unit Pelayanan Perizinan Terpadu (UPPT) Dalam Upaya Meningkatkan Iklim Usaha Dan Investasi Di Kabupaten Pemalang
136	Pertimbangan Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Pencurian Kendaraan Bermotor Pada Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang)
135	Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Kajian Perkembangan Bentuk Dan Jenis Pemidanaan Di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang)
134	Peranan Rumah Damai Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika (Studi Pada Rumah Damai Cepoko Gunungpati-Semarang)
133	Peranan Jaringan Perlindungan Perempuan Dan Anak (JPPA) Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kabupaten Kudus
132	Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Dalam Melindungi Anak Jalanan Dari Tindak Kekerasan Dan Upaya Peningkatan Kesejahteraannya
131	Pengendalian Penatagunaan Tanah Dan Tata Ruang Di Kota Kebumen
130	Pos Express Cabang Semarang Terhadap Gugatan Konsumen Pengguna Jasa Pos Express Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
129	Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal
128	Pelaksanaan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Di Kantor Pertanahan Kota Semarang
127	Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak
126	Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan Secara Swadaya Di Desa Jogoloyo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak
125	Analisa Terhadap Proses Penyusunan Surat Dakwaan Di Kejaksaan Negeri Rembang
124	Perjanjian Sewa Beli Sepeda Motor Di Dealer Panorama Motor Kabupaten Sragen
123	Pendaftaran Dan Pensertifikatan Tanah Wakaf Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora
122	Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Secara Massal Swadaya Terhadap Pembebanan Hak Tanggungan Di Desa Maduretno Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo
121	Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Lembaga Mediasi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati
120	Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Gelandangan Di Kota Semarang
119	Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Di Kabupaten Brebes
118	Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Proda Di Desa Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang
117	Praktik Jual Beli Tanah Yang Belum Bersertipikat Dan Pendaftarannya Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati
116	Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama Periode 2004-2005 Antara Direksi Pt Perkebunan Nusantara IX Dengan Federasi Serikat Pekerja Kebun Ix Divisi Tanaman Tahunan PT Perkebunan Nusantara IX Di Pabrik
115	Kajian Empiris Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang
114	Pelaksanaan Rapat Permusyawaratan Dan Pemeriksaan Persiapan Serta Pengaruhnya Terhadap Objektivitas Hakim Tata Usahanegara Dalam Pemeriksaan Persidangan Dan Pengambilan Putusan
113	Permohonan Dan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Yasan (Pendaftaran Tanah Pertamakali Secara Sporadik) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal
112	Pelaksanaan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dikapal Terhadap Resiko Bahaya Di Laut Pada PT. Pelayaran Indonesia ( PELNI ) Semarang
111	Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas Di UD Berkah Sedulur Desa Tanjungsari Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang
110	Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Melalui Jual Beli Di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang
109	Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Hibah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara
108	Pelaksanaan Verzet Terhadap Eksekusi Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang, Dalam Kasus Hutang Piutang Atas Hak Tanggungan)
107	Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Sepeda Motor Pada PT. Federal International Finance (FIF) Kota Tegal
106	Peranan Pajak Dalam Menunjang Otonomi Daerah Di Kabupaten Demak
105	Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Dengan Status Hak Milik Karena Jual Beli Di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes
104	Peradilan Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang
103	Proses Penyidikan Oleh Polri Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Psikotropika Di Polwiltabes Semarang
102	Proses Pensertifikatan Tanah Negara Bekas Bengkok Menjadi Tanah Hak Milik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang
101	Proses Pensertipikatan Tanah Secara Massal Swadaya Di Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang
100	Pelaksanaan Peningkatan Hak Atas Tanah Dari Status Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Menjadi Hak Milik Di Kabupaten Kudus
99	Proses Penerbitan Penetapan Lokasi Dalam Rangka Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten Kendal
98	Tinjauan Yuridis Sosiologis Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Pada Guru Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Rembang)
97	Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Hutan Oleh Polisi Hutan Di KPH Purwodadi Kabupaten Grobogan
96	Tata Cara Pelaksanaan Pengukuran Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Sporadik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes
95	Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Secara Sporadik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes
94	Pendaftaran Tanah Wakaf Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal
93	Pendaftaran Hak Tanggungan Pada Kantor Pertanahan Di Kota Semarang
92	Mekanisme Pemberian Ijin Lokasi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang
91	Efektivitas Pembebasan Bersyarat Dalam Pembimbingan Klien Pemasyarakatan (Studi di Balai Pemasyarakatan Klas 1 Semarang)
90	Proses Pembatalan Hak Atas Tanah Karena Cacat Administrasi (Kesalahan Prosedur) Di Lingkup Kantor Pertanahan Kabupaten Pati
89	Usaha Pelestarian Lingkungan Dalam Pertambangan Bahan Galian Golongan C (Studi Kasus di Kabupaten Tegal)
88	Peran Polisi Pamong Praja Dalam Rangka Penegakan Peraturan Daerah Di Kabupaten Kudus
87	Pengawasan Pemungutan Pajak Daerah Di Kabupaten Banjarnegara
86	Penegakan Hukum Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Di Wilayah Kabupaten Demak
85	Peranan Lembaga Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Banjarnegara
84	Kegiatan Bank Syariah Mandiri (BSM) Dalam Pemberian Kredit Mudharabah, Tinjauan Aspek Yuridis
83	Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan Secara Swadaya Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus
82	Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Rangka Penataan Lingkungan Di Desa Purworejo Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang
81	Latar Belakang Kejahatan Pembunuhan Yang Dilakukan Wanita Serta Cara Pembinaannya Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas I A Semarang
80	Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Dalam Pembinaan Gelandangan Di Kota Semarang
79	Implikasi Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Kebebasan Pers Terhadap Kebebasan Pers Di Kantor Badan Penerbit Kedaulatan Rakyat Semarang
78	Proses Jual Beli Tanah Dan Balik Nama Sertipikat Di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang
77	Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan
76	Jaminan Tanah Dengan Hak Tanggungan Di Kantor Pertanahan Kota Semarang
75	Integrasi Narapidana Dalam Masyarakat Setelah Bebas Dari Rumah Tahanan Di Desa Karanglo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten
74	Peranan Dokter Dalam Proses Penegakan Hukum Kesehatan (Study Kasus Di Rumah Sakit Dokter Kariadi Semarang)
73	Pelaksanaan Peningkatan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik Untuk Rumah Tinggal Di Kantor Pertanahan Kota Semarang
72	Pendaftaran Hak Tanggungan Pada Kantor Pertanahan Di Kota Semarang
71	Pelaksanaan Pendaftaran Dan Penghapusan Hak Tanggungan Atas Tanah Hak Milik Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes
70	Pembinaan Narapidana Melalui Sistem Pemasyarakatan Kaitannya Dengan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Semarang
69	Tata Cara Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara Di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal
68	Perubahan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Untuk Rumah Tinggal Di Perumahan Pucang Gading Kabupaten Demak
67	Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu Antara Pencipta Dengan User Di Indonesia
66	Mekanisme Pembebanan Hak Atas Tanah Dikarenakan Oleh Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Hak Jaminan Atas Tanah, Pendaftaran Dan Permohonan Penghapusan Hak Tanggungan (Roya) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten
65	Perbandingan Antara Standar Penyelesaian Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Yang Sudah Terdaftar Dengan Riil Waktu Penyelesaiannya Di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang
64	Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Warisan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes
63	Pelaksanaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penyidikan Di Polwiltabes Semarang
62	Latar Belakang Dan Dampak Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonosobo)
61	Pemanfaatan Tanah Untuk Peningkatan Taraf Hidup Dengan Cara Konsolidasi Tanah
60	Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Kendal
59	Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Legislasi Peraturan Desa (Studi kasus di Desa Jatiroto Kecamatan Kayen Kabupaten Pati)
58	Pelaksanaan Bongkar Muat Barang Oleh PT. Dharma Lautan Nusantara Di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Tinjauan Aspek Yuridis
57	Proses Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sporadik Asal Tanah Adat Atau Yasan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal
56	Pelaksanaan Pengangkutan Barang Melalui Laut Oleh PT. Pelni Cabang Semarang
55	Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Tentang Pengesahan Anak Angkat dan Pembagian Harta Warisan di Pengadilan Negeri Kudus)
54	Proses Penyidikan Tindak Pidana Anak Di Polwiltabes Semarang
53	Prosedur Pengalihan Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen
52	Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Studi Di Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Semarang
51	Aspek Hukum Terhadap Pembatasan Hak Atas Informasi Dikaitkan Dengan Kewenangan Negara Dalam Yurisdiksi Cyberspace
50	Tinjauan Yuridist Terhadap Informed Consent Sebagai Dasar Dokter Dalam Melakukan Penanganan Medis Yang Berakibat Malpraktek
49	Studi Tentang Provisional Agreement On The Land Boundary Between The Republik Of Indonesia And The Democratic Republic Of Timor-Leste Ditinjau Dari Perspektif Konvensi Wina 1969 Tentang Hukum Perjanjian
48	Perjanjian Kerja Terhadap Status Para Pekerja Waktu Tertentu Setelah Kenaikan Upah (Studi Kasus PT. Karya Bina Bersama)
47	Optimalisasi Asuransi Lingkungan Sebagai Sarana Penanggulangan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Industri
46	Pemberian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang
45	Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan Sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Di Indonesia
44	Pertanggungjawaban Negara Terhadap Penyanderaan Wartawan Asing Menurut Hukum Humaniter Internasional
43	Tinjauan Konsep Bisnis Waralaba (Franchise) Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam
42	Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sejak Berlakunya Keppres Nomor 55 Tahun 1993 Di Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman
41	Tugas Pokok Bappeda Dalam Sistem Pemerintahan Daerah ( Studi Pemkab Deli Serdang)
40	Sumber (Source Code) Website Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia
39	Tinjauan yuridist Pengalihan Bentuk Uang Kembalian Konsumen Dlm Bentuk Sumbangan Oleh Pelaku Usaha Berdasar UU Perlindungan Konsumen#
38	Tinjauan Yuridis Perbandingan Tentang Aspek Investasi Di Bidang Pertambangan Di Indonesia Antara
37	Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dan Upaya Pen...
36	Tanggung Jawab Konsultan Amdal Dan Akibat Hukumnya
35	Tanggung Jawab Hukum Akuntan Publik Atas Opini Terhadap Laporan Keuangan (Studi Kasus PT.Kimia Fa...#
34	Skripsi Monopoli
33	Press Release Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik#
32	Perubahan Perjanjian Kerja Terhadap Status Pekerja Waktu Tertentu Setelah Kenaikan Upah (Studi Kasus PT.Karya Bina Bersama)
31	Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tradisional Berbahan Kimia Obat Ditinjau Dari Undang...#
30	Perlindungan Konsumen Dengan RUU Informasi Dan Transaksi Elekronik (RUU ITE).
29	Perlindungan Investor Dalam Aksi Pembelian Kembali Saham Melalui Pasar Modal#
28	Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Kapal Laut Menggunakan Sistem Container
27	Peranan Serikat Pekerja Dalam Perlindungan Hak-Hak Pekerja Di PT Apac Inti Corpora
26	Peranan Penyidik Dalam Proses Perkara Pidana Menurut KUHP
25	Peranan Penyidik Dalam Membantu Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba
24	Peranan Business Software Alliance (BSA) Dalam Penanganan Pembajakan Software
23	Peran Dpr Dalam Pengangkatan Duta Besar Ri Setelah Perubahan UUD 1945
22	Penyertaan Modal Sementara Oleh Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Upaya Penyelamatan Bank Gagal#
21	Penilaian Judex Jurist Terhadap Putusan Bebas Murni Dlm Perkara Korupsi#
20	Penggunaan Barang Bukti Dalam Menentukan Kualifikasi Pengedar Atau Pemakai Pada Pidana Narkotika#
19	Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sejak Berlakunya Keppres Nomor 55 Tahun 1993 Di Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman
18	Penerapan Perjanjian Baku Dalam Proses Penerbitan Kartu Kredit Syariah (Dirham Card) Oleh Bank Da...#
17	Pembuktian Perbuatan Melawan Hukum Pada Kasus Gugatan Negara Terhadap Soeharto Dan Yayasan Supers...#
16	Pembinaan Koperasi Oleh Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoper...#
15	Pelindungan Bagi Pekerjaburuh Pada Dinas Kebakaran Kota Mataram
14	Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan UU No. 43 Tahun 1999 Di Kejaksaan Negeri Semarang
13	Kriminalisasi Kumpul Kebo ( Samen Leven ) Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
12	Kontrak versus undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas Analisis pengecualian#
11	Kode Sumber (Source Code) Website Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia
10	Kewenangan Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Oleh Penyidik Pada Perkara Korupsi (Tentang KPK)#
9	Hubungan Consumer Relations Yang Dilakukan Guest Relations Officer Dengan Minat Kunjungan Pada The Aryaduta Suites Hotel Semanggi Jakarta
8	Eksistensi Grasi Dalam Perspektif Hukum Pidana
7	Benturan hukum dalam penyelesaian piutang Bank BUMN (Analisis penyelesaian piutang Bank Mandiri)#
6	Aspek Hukum Persaingan Usaha Dalam Persekongkolan
5	Aspek hukum perjanjian dalam surat penawaran pemberian kredit dan perjanjian kredit modal kerja d#
4	Analisis yuridis terhadap dugaan persaingan usaha yang tidak sehat dalam membangun dan penggunaan#
3	Analisis perjanjian distributor antara PT X dengan PT. Y ditinjau dari aspek hukum perjanjian Ind#
2	Analisa hukum perbandingan pembagian sisa hasil usaha dalam badan usaha koperasi dengan pembagian#
1	Analisa Hukum Asuransi Kendaraan Bermotor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kumpulan Skripsi dari Berbagai Jurusan

Title: Hukum (1)

URL: http://www.koleksiskripsi.com/2010/10/hukum-1.html