BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perkembangan agama di Indonesia, setidaknya dalam tiga dasawarsa terakhir menampilkan berbagai fenomena menarik. Khususnya agama Islam, dalam bidang dakwah Islamiyah terus mengalami disverifikasi, di mana proses itu belum akan selesai menjelang akhir dasawarsa mendatang. Memasuki abad ke-21 memang terjadi sindrom globalisasi. Hal ini berpengaruh pada sikap keberagamaan para pemeluk agama yang ada di Indonesia. Itu berarti timbulnya keperluan agama untuk menjalani reaktualisasi (reidentifikasi) firman-firman Tuhan dalam al-Qur’an serta metode penyampaiannya. Dan sikap ini muncul kepermukaan dengan berbagai bentuk.
Secara umum perkembangan, sikap, kehidupan keagamaan di Indonesia, menurut Azyumardi Azra dalam bukunya Konteks Berteologi di Indonesia, dapat di petakan ke dalam tiga tipologi, substansialisme, legalisme/formalisme, dan spiritualisme. Sedangkan Deliar Noor dalam pengantar buku “Islam Radikal” menyebutkan beberapa nama kelompok-kelompok Islam yaitu sipil Islam, Islam Liberal, Islam ekstrim, Islam Skripturalis, Islam politik, Islam Inklusif, Islam Substansialistik, Islam militan, Islam Radikal (termasuk didalamnya KISDI, FPI, Laskar Jihad, Hizbut Tahrir, Hamas, Ikhwanul Muslimin, dan Majelis Mujahidin), Islam Fundamentalis, Islam Revivalis, Islam Formalistik, dan banyak lagi istilah lain.
Banyaknya bermunculan sikap keberagamaan—terutama yang beragama Islam, karena seperti yang di sebutkan di atas masih di dalam payung Islam—ternyata tidak menuntaskan persoalan ummat yang sebenarnya, seperti masalah pendidikan, kemiskinan, prostitusi, menjamurnya tempat-tempat maksiat, dan lain sebagainya. Dan hal ini terkait erat dengan persoalan dakwah. Jika kita melihat pada metode dakwah yang di terapkan oleh para wali songo ketika menyebarkan agama Islam ke Indonesia—khususnya di pulau Jawa—mereka umumnya menggunakan beberapa metode yang kita kenal dengan pendekatan perkawinan, perdagangan, dan seni. Pendekatan ini sangat mendukung untuk diterimanya mereka (wali songo) di tengah masyarakat dan pemerintahan yang berkuasa saat itu.
Mungkin dapat dibuat asumsi, bahwa selama ini dakwah “konvensional” tak lagi efektif bagi lapisan bawah. Dakwah dengan cara peringatan (“menakut-nakuti”) semata-mata tak lagi berdampak kejujuran, kesetiakawanan atau tanggung jawab sosial di kalangan ummat. Umat Islam pada lapisan bawah semakin tak sanggup menghubungkan secara tepat isi dakwah yang sering didengar dengan realitas hubungan sosial sehari-hari. Sebab metode dakwah “konvensional” memang tak mengajarkan, misalnya cara mengatasi inflasi moneter, banyaknya pengangguran, menjamurnya tempat-tempat prostitusi, bagaimana memperoleh hasil pertanian yang memadai, dan lain sebagainya.
Dengan demikian, kini muncul keperluan baru dalam kegiatan dakwah Islamiyah, sebagai akibat meluasnya dan semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat yang perlu menerima dakwah. Dakwah pun tak lagi bermakna retorika di pusat-pusat kegiatan keagamaan; ia juga menjadi “komukasi non verbal” atau dakwah bil hal.
Ormas-ormas atau lembaga dakwah tak hanya berpusat di masjid-masjid, forum-forum diskusi, pengajian, dan semacamnya. Dalam pengertian demikian, dakwah harus mengalami desentralisasi kegiatan. Ia mesti dilakukan di mana-mana dengan tanpa ada sekat pembatas; di pemukiman kumuh, di rumah-rumah sakit, teater-teater, studio-studio film, di pusat-pusat perdagangan, pabrik, kantor, bank, pengadilan, dan sebagainya.
Dengan demikian dakwah harus mencakup perbuatan nyata (bil hal) baik berupa uluran tangan oleh si kaya kepada si miskin, pengayoman hukum, penegakan hukum, penertiban tempat-tempat “maksiat” dan prostitusi dan lain sebagainya. Perluasan kegiatan dakwah (desentralisasi) yang dibarengi diverifikasi mubaligh (da’i), akan sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat kita, yang juga semakin beraneka ragam,serta meluasnya diferensiasi sosial. Jadi, dakwah di masa depan adalah dakwah yang tidak menyempitkan cakrawala umat dalam emosi keagamaan dan keterpencilan sosial. Dakwah yang diperlukan adalah dakwah yang mendorong perluasan partisipasi sosial.
Sepertinya ke arah sanalah kegiatan dakwah Islamiyah harus melangkah. Jika itu dapat diciptakan, hikmah selanjutnya memang sangat diharapkan adalah lahirnya sikap keberagamaan yang menghargai pluralisme dan kesetiakawanan dalam kehidupan sosial ekonomi, tanpa memandang golongan, ras, dan keyakinan yang berbeda-beda (Kompas, 9 April 1991).
Situasi negara Indonesia dari awal tahun 1997 sampai saat ini sedang mengalami kelesuan di berbagai sektor, khususnya dalam bidang ekonomi dan politik. Salah satunya adalah adanya krisis yang berkepanjangan dalam bidang ekonomi, yaitu dengan adanya krisis moneter yang belum pulih sepenuhnya sampai saat ini. Hal ini tentu saja memberikan dampak terhadap berbagai kegiatan masyarakat Indonesia. Para pekerja yang tadinya memeiliki pekerjaan, terpaksa keluar di-PHK-kan oleh pihak manajemen dengan alasan efesiensi. Begitupun para pekerja yang masih memiliki pekerjaan, tak urung juga masih mendapat kesulitan dalam merasionalisasikan antara tingkat pendapatan dengan pengeluaran.
Dari kenyataan itu, ternyata banyak orang yang mengambil jalan pintas dengan melakukan tindakan-tindakan yang sebetulnya tidak sesuai dengan hati nuraninya, tetapi hal itu terpaksa dilakukan karena tuntutan kebutuhan yang semakin mendesak. Bagi para kaum wanita khususnya, terutama yang telah memiliki anak sedangkan ia telah bercerai misalnya, atau yang tidak memiliki anak tetapi telah terbiasa dengan gaya hidup kota yang serba gemerlapan dan menuntut gengsi, dimana pekerjaan yang halal saat ini tidak lagi dapat mencukupi kebutuhan pokoknya, terpaksa melakukan jalan pintas dengan “menjual diri”. Apalagi bagi para kaum wanita yang tadinya memiliki pekerjaan, kemudian setelah adanya krisis ia berhenti bekerja, gejala “penjualan diri” menjadi alternatif utama untuk dapat bertahan di ibu kota yang tak kenal belas kasihan..
Selain itu, krisis ekonomi ini rupanya, telah berdampak pula pada semakin menaiknya angka kejahatan. Tindak pidana selalu mengalami kenaikan setiap tahunya; penculikan, pencurian, penodongan, penipuan, pemerkosaan, pembunuhan, sampai pemboman selalu mewarnai halamam depan surat kabar ibu kota.
Berbagai kenyataan diatas menunjukkan bahwa negara ini sedang “sakit”. Kontrol masyarakat terhadap berbagai situasi yang ada hanya sebatas opini dan belum ada tindakan konkret untuk menuntaskannya. Para aparat maupun penguasa belum dapat menuntaskan masalah kemerosotan moral yang banyak terjadi akhir-akhir ini.
Karena latar belakang itulah, dan dengan semangat mengembalikan masyarakat ke jalan yang lurus, muncul satu organisasi yang secara konsisten melakukan berbagai tindakan praktis yang menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Organisasi tersebut di kenal Front Pembela Islam (FPI) yang memiliki laskar khususnya untuk membasmi berbagai praktek-praktek kejahatan dan kemaksiatan yang semakin marak.
Munculnya Front Pembela Islam (FPI) ini menjadi suatu fenomena sosial yang patut di cermati. Karenannya , perlu diadakan satu penelitian khusus yang akan mengungkap dan menganalisis mengenai keberadaan Front Pembela Islam secara detail, agar kontroversi di mata masyarakat mengenai munculnya Front Pembela Islam yang selalu konsisten melancarkan aksi-aksi reaktif terhadap berbagai kerusakan moral mendapat jawaban secara tuntas dan dapat di jadikan satu rujukan.
Berkaitan dengan penelitian ini, penulis bermaksud mengadakan sebuah penelitian lebih lanjut pada sebuah lembaga dakwah sosial yang telah terorganisasi, yaitu pada Front Pembela Islam (FPI) di Jakarta, sebagai perwujudan dari sebuah lembaga dakwah yang bergerak dalam kegiatan amar makruf nahi munkar, khususnya dalam memberantas penyakit-penyakit sosial yang semakin marak di Jakarta, seperti perjudian, pelacuran, premanisme, dan sejenisnya.
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
Agar pembahasan dalam skripsi/penelitian ini menjadi terarah secara sistematis, maka penulis membatasi pembahasan dengan terlebih dahulu merumuskan permasalahan pokok yang akan dibahas dalam skripsi ini, sebagai berikut:
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perkembangan agama di Indonesia, setidaknya dalam tiga dasawarsa terakhir menampilkan berbagai fenomena menarik. Khususnya agama Islam, dalam bidang dakwah Islamiyah terus mengalami disverifikasi, di mana proses itu belum akan selesai menjelang akhir dasawarsa mendatang. Memasuki abad ke-21 memang terjadi sindrom globalisasi. Hal ini berpengaruh pada sikap keberagamaan para pemeluk agama yang ada di Indonesia. Itu berarti timbulnya keperluan agama untuk menjalani reaktualisasi (reidentifikasi) firman-firman Tuhan dalam al-Qur’an serta metode penyampaiannya. Dan sikap ini muncul kepermukaan dengan berbagai bentuk.
Secara umum perkembangan, sikap, kehidupan keagamaan di Indonesia, menurut Azyumardi Azra dalam bukunya Konteks Berteologi di Indonesia, dapat di petakan ke dalam tiga tipologi, substansialisme, legalisme/formalisme, dan spiritualisme. Sedangkan Deliar Noor dalam pengantar buku “Islam Radikal” menyebutkan beberapa nama kelompok-kelompok Islam yaitu sipil Islam, Islam Liberal, Islam ekstrim, Islam Skripturalis, Islam politik, Islam Inklusif, Islam Substansialistik, Islam militan, Islam Radikal (termasuk didalamnya KISDI, FPI, Laskar Jihad, Hizbut Tahrir, Hamas, Ikhwanul Muslimin, dan Majelis Mujahidin), Islam Fundamentalis, Islam Revivalis, Islam Formalistik, dan banyak lagi istilah lain.
Banyaknya bermunculan sikap keberagamaan—terutama yang beragama Islam, karena seperti yang di sebutkan di atas masih di dalam payung Islam—ternyata tidak menuntaskan persoalan ummat yang sebenarnya, seperti masalah pendidikan, kemiskinan, prostitusi, menjamurnya tempat-tempat maksiat, dan lain sebagainya. Dan hal ini terkait erat dengan persoalan dakwah. Jika kita melihat pada metode dakwah yang di terapkan oleh para wali songo ketika menyebarkan agama Islam ke Indonesia—khususnya di pulau Jawa—mereka umumnya menggunakan beberapa metode yang kita kenal dengan pendekatan perkawinan, perdagangan, dan seni. Pendekatan ini sangat mendukung untuk diterimanya mereka (wali songo) di tengah masyarakat dan pemerintahan yang berkuasa saat itu.
Mungkin dapat dibuat asumsi, bahwa selama ini dakwah “konvensional” tak lagi efektif bagi lapisan bawah. Dakwah dengan cara peringatan (“menakut-nakuti”) semata-mata tak lagi berdampak kejujuran, kesetiakawanan atau tanggung jawab sosial di kalangan ummat. Umat Islam pada lapisan bawah semakin tak sanggup menghubungkan secara tepat isi dakwah yang sering didengar dengan realitas hubungan sosial sehari-hari. Sebab metode dakwah “konvensional” memang tak mengajarkan, misalnya cara mengatasi inflasi moneter, banyaknya pengangguran, menjamurnya tempat-tempat prostitusi, bagaimana memperoleh hasil pertanian yang memadai, dan lain sebagainya.
Dengan demikian, kini muncul keperluan baru dalam kegiatan dakwah Islamiyah, sebagai akibat meluasnya dan semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat yang perlu menerima dakwah. Dakwah pun tak lagi bermakna retorika di pusat-pusat kegiatan keagamaan; ia juga menjadi “komukasi non verbal” atau dakwah bil hal.
Ormas-ormas atau lembaga dakwah tak hanya berpusat di masjid-masjid, forum-forum diskusi, pengajian, dan semacamnya. Dalam pengertian demikian, dakwah harus mengalami desentralisasi kegiatan. Ia mesti dilakukan di mana-mana dengan tanpa ada sekat pembatas; di pemukiman kumuh, di rumah-rumah sakit, teater-teater, studio-studio film, di pusat-pusat perdagangan, pabrik, kantor, bank, pengadilan, dan sebagainya.
Dengan demikian dakwah harus mencakup perbuatan nyata (bil hal) baik berupa uluran tangan oleh si kaya kepada si miskin, pengayoman hukum, penegakan hukum, penertiban tempat-tempat “maksiat” dan prostitusi dan lain sebagainya. Perluasan kegiatan dakwah (desentralisasi) yang dibarengi diverifikasi mubaligh (da’i), akan sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat kita, yang juga semakin beraneka ragam,serta meluasnya diferensiasi sosial. Jadi, dakwah di masa depan adalah dakwah yang tidak menyempitkan cakrawala umat dalam emosi keagamaan dan keterpencilan sosial. Dakwah yang diperlukan adalah dakwah yang mendorong perluasan partisipasi sosial.
Sepertinya ke arah sanalah kegiatan dakwah Islamiyah harus melangkah. Jika itu dapat diciptakan, hikmah selanjutnya memang sangat diharapkan adalah lahirnya sikap keberagamaan yang menghargai pluralisme dan kesetiakawanan dalam kehidupan sosial ekonomi, tanpa memandang golongan, ras, dan keyakinan yang berbeda-beda (Kompas, 9 April 1991).
Situasi negara Indonesia dari awal tahun 1997 sampai saat ini sedang mengalami kelesuan di berbagai sektor, khususnya dalam bidang ekonomi dan politik. Salah satunya adalah adanya krisis yang berkepanjangan dalam bidang ekonomi, yaitu dengan adanya krisis moneter yang belum pulih sepenuhnya sampai saat ini. Hal ini tentu saja memberikan dampak terhadap berbagai kegiatan masyarakat Indonesia. Para pekerja yang tadinya memeiliki pekerjaan, terpaksa keluar di-PHK-kan oleh pihak manajemen dengan alasan efesiensi. Begitupun para pekerja yang masih memiliki pekerjaan, tak urung juga masih mendapat kesulitan dalam merasionalisasikan antara tingkat pendapatan dengan pengeluaran.
Dari kenyataan itu, ternyata banyak orang yang mengambil jalan pintas dengan melakukan tindakan-tindakan yang sebetulnya tidak sesuai dengan hati nuraninya, tetapi hal itu terpaksa dilakukan karena tuntutan kebutuhan yang semakin mendesak. Bagi para kaum wanita khususnya, terutama yang telah memiliki anak sedangkan ia telah bercerai misalnya, atau yang tidak memiliki anak tetapi telah terbiasa dengan gaya hidup kota yang serba gemerlapan dan menuntut gengsi, dimana pekerjaan yang halal saat ini tidak lagi dapat mencukupi kebutuhan pokoknya, terpaksa melakukan jalan pintas dengan “menjual diri”. Apalagi bagi para kaum wanita yang tadinya memiliki pekerjaan, kemudian setelah adanya krisis ia berhenti bekerja, gejala “penjualan diri” menjadi alternatif utama untuk dapat bertahan di ibu kota yang tak kenal belas kasihan..
Selain itu, krisis ekonomi ini rupanya, telah berdampak pula pada semakin menaiknya angka kejahatan. Tindak pidana selalu mengalami kenaikan setiap tahunya; penculikan, pencurian, penodongan, penipuan, pemerkosaan, pembunuhan, sampai pemboman selalu mewarnai halamam depan surat kabar ibu kota.
Berbagai kenyataan diatas menunjukkan bahwa negara ini sedang “sakit”. Kontrol masyarakat terhadap berbagai situasi yang ada hanya sebatas opini dan belum ada tindakan konkret untuk menuntaskannya. Para aparat maupun penguasa belum dapat menuntaskan masalah kemerosotan moral yang banyak terjadi akhir-akhir ini.
Karena latar belakang itulah, dan dengan semangat mengembalikan masyarakat ke jalan yang lurus, muncul satu organisasi yang secara konsisten melakukan berbagai tindakan praktis yang menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Organisasi tersebut di kenal Front Pembela Islam (FPI) yang memiliki laskar khususnya untuk membasmi berbagai praktek-praktek kejahatan dan kemaksiatan yang semakin marak.
Munculnya Front Pembela Islam (FPI) ini menjadi suatu fenomena sosial yang patut di cermati. Karenannya , perlu diadakan satu penelitian khusus yang akan mengungkap dan menganalisis mengenai keberadaan Front Pembela Islam secara detail, agar kontroversi di mata masyarakat mengenai munculnya Front Pembela Islam yang selalu konsisten melancarkan aksi-aksi reaktif terhadap berbagai kerusakan moral mendapat jawaban secara tuntas dan dapat di jadikan satu rujukan.
Berkaitan dengan penelitian ini, penulis bermaksud mengadakan sebuah penelitian lebih lanjut pada sebuah lembaga dakwah sosial yang telah terorganisasi, yaitu pada Front Pembela Islam (FPI) di Jakarta, sebagai perwujudan dari sebuah lembaga dakwah yang bergerak dalam kegiatan amar makruf nahi munkar, khususnya dalam memberantas penyakit-penyakit sosial yang semakin marak di Jakarta, seperti perjudian, pelacuran, premanisme, dan sejenisnya.
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
Agar pembahasan dalam skripsi/penelitian ini menjadi terarah secara sistematis, maka penulis membatasi pembahasan dengan terlebih dahulu merumuskan permasalahan pokok yang akan dibahas dalam skripsi ini, sebagai berikut:
