I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perkembangan daerah sebagai integral dari pembangunun nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme ( undang-undang otonomi daerah, 1999 ). Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub sistem pemerintah negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat sebagai otonomi. Daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Kunci pembangunan daerah dalam mencapai sasaran pembangunan nasional secara efisien dan efektif adalah perencanaan koordinasi dan keterpaduan antara sektor pembangunan, sektor tersebut di daerah disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Tujuan pembangunan dalam kebijakan pembangunan daerah adalah untuk menyelaraskan pertumbuhan dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemajuan antar daerah, melalui pembangunan serasi dan terpadu antar sektor pembangunan daerah yang efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah.
Secara makro pertumbuhan atau PDRB dari tahun ke tahun merupakan salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan daerah dimana dalam hal ini PDRB dikategorikan dalam berbagai sektor ekonomi yaitu :
1. Sektor Pertanian
2. Sektor Pertambangan dan Penggalian
3. Sektor Industri Pengolahan
4. Sektor Listrik,Gas, Dan Sektor Air Bersih
5. Sektor Bangunan
6. Sektor Perdaganagn, Hotel, dan Restoran
7. Sektor Angkutan Dan Komunikasi
8. Sektor Keuangan, Persewaan, Dan Jasa Perusahaan
9. Sektor Jasa-Jasa
Pertumbuhan PDRB tidak lepas dari peran setiap sektor-sektor ekonomi tersebut di atas, besar kecilnya kontribusi pendapatan setiap sektor ekonomi merupakan hasil perencanaan secara sektoral yang dilaksanakan di daerah.
Masalah utama di dalam pelaksanaan pembangunan di daerah adalah kurang mampunya pemerintah daerah melaksanakan strategi perencanan yang matang serta kurang jelinya pemerintah daerah dalam melihat pergeseran-pergeseran yang terjadi dari tahun ke tahun dalam sektor ekonomi. Disinilah peranan Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA) cukup dominan dalam menentukan arah serta rencana pembangunan daerah agar pembangunan di daerah berjalan sesuai prioritas sektor yang diinginkan.
Dari latar belakang masalah yang diuraikan, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Analisis Pergeseran Sektor-Sektor Ekonomi Di Kabupaten Banyumas Tahun 1994-2002.
B. Perumusan Masalah
Pembangunan daerah diarahkan untuk mengacu pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan pendayagunaan potensi yang dimilki daerah secara optimal. Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :
A. Latar Belakang Masalah
Perkembangan daerah sebagai integral dari pembangunun nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme ( undang-undang otonomi daerah, 1999 ). Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub sistem pemerintah negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat sebagai otonomi. Daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Kunci pembangunan daerah dalam mencapai sasaran pembangunan nasional secara efisien dan efektif adalah perencanaan koordinasi dan keterpaduan antara sektor pembangunan, sektor tersebut di daerah disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Tujuan pembangunan dalam kebijakan pembangunan daerah adalah untuk menyelaraskan pertumbuhan dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemajuan antar daerah, melalui pembangunan serasi dan terpadu antar sektor pembangunan daerah yang efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah.
Secara makro pertumbuhan atau PDRB dari tahun ke tahun merupakan salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan daerah dimana dalam hal ini PDRB dikategorikan dalam berbagai sektor ekonomi yaitu :
1. Sektor Pertanian
2. Sektor Pertambangan dan Penggalian
3. Sektor Industri Pengolahan
4. Sektor Listrik,Gas, Dan Sektor Air Bersih
5. Sektor Bangunan
6. Sektor Perdaganagn, Hotel, dan Restoran
7. Sektor Angkutan Dan Komunikasi
8. Sektor Keuangan, Persewaan, Dan Jasa Perusahaan
9. Sektor Jasa-Jasa
Pertumbuhan PDRB tidak lepas dari peran setiap sektor-sektor ekonomi tersebut di atas, besar kecilnya kontribusi pendapatan setiap sektor ekonomi merupakan hasil perencanaan secara sektoral yang dilaksanakan di daerah.
Masalah utama di dalam pelaksanaan pembangunan di daerah adalah kurang mampunya pemerintah daerah melaksanakan strategi perencanan yang matang serta kurang jelinya pemerintah daerah dalam melihat pergeseran-pergeseran yang terjadi dari tahun ke tahun dalam sektor ekonomi. Disinilah peranan Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA) cukup dominan dalam menentukan arah serta rencana pembangunan daerah agar pembangunan di daerah berjalan sesuai prioritas sektor yang diinginkan.
Dari latar belakang masalah yang diuraikan, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Analisis Pergeseran Sektor-Sektor Ekonomi Di Kabupaten Banyumas Tahun 1994-2002.
B. Perumusan Masalah
Pembangunan daerah diarahkan untuk mengacu pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan pendayagunaan potensi yang dimilki daerah secara optimal. Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :
