BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Negara Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang membangun, memiliki banyak permasalahan yang dihadapi dalam melekukan pembangunan. Salah satu masalah tersebut adalah kecilnya modal yang dimiliki. Modal sebagai sumber pembiayaan pembangunan bisa berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.
Modal pembangunan yang berasal dari luar negeri mempunyai fungsi sebagai pelengkap dana domestik yang belum memadai untuk membiayai seluruh proses pembangunan di Indonesia. Namun demikian, modal pembangunan yang berasal dari luar negeri sangatlah besar resikonya. Tidak hanya membebani anggaran penerimaan dan belanja negara tiap tahunnya, tetapi biasanya juga disertai campur tangan urusan dalam negeri oleh negara donor. Menciptakan ketergantungan terhadap negara-negara/ lembaga donor, menimbulkan beban hutanh yang semakin berat, dan juga turut andil dalam terjadinya krisis nilai tukar dan krisis ekonomi di Indonesia sejak pertengahan 1997. Hal ini memuat bayak pihak tidak menyukai sumber modal dari luar negeri. Dengan kata lain sumber modal luar negeri merupakan alternatif terakhir.
Modal pembangunan yang berasal dari dalam negeri biasanya dihimpun dari dana masyarakat. Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga yang mempunyai potensi untuk menghimpun dana masyarakat. Masyarakat akan menyisihkan sebagian dari pendapatannya yang tidak dikonsumsi untuk menabung. Tabungan inilah yang akan dihimpun oleh pihak bank sebagai dana pihak ketiga (DPK). Dimana tabungan ini hanya akan terjadi jika perkembangan ekonomi Indonesia bisa berjalan dengan lancar dan memungkinkan rakyat Indonesia buat menabung. Dana yang dihimpun bank biasanya dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan.
Indonesia barangkali termasuk salah satu negara yang swampai saat ini belum mempunyai sisitem pengamanan atas dana masyarakat yang disimpan di bank. Oleh sebab itu tidaklah mengherankan apabila pada saat pemerintah melikuidasi 16 bank swasta, terjadi rush dalam bentuk penarikan uang oleh masyarakat dalam jumlah yang besar di berbagai bank. Hal tersebut dilakukan karena masyarakat merasa tidak aman kalau terus menyimpan uangnya di bank.
Masalah keamanan dana yang disimpan di bank baru disadari oleh masyarakat pada saat pemerintah melikuidasi sejumlah bank yang bermasalah. Para nasabah bank yang dilikuidasi ternyata mengalami kesulitan untuk menarik dananya. Atas sara IMF pemerintah diwajibkan untuk memberikan apa yang disebut blanket guarantee, yaitu berupa program penjaminan atas dana masyarakat yang disimpan di bank.Lembaga yang bertugas untuk menjamin dana masyarakat yang di simpan di bank adalah
insurance deposit scheme (IDS). IDS adalah suatu skema penjaminan yang disediakan oleh perusahaan asuransi untuk menjamin dana masyarakat yang disimpan di suatu bank. Jadi bentuk penjaminan atas resiko dana masyarakat yang disimpan di bank dilaksanakan dengan menggunakan prinsip asuransi.
Mekanisme penjaminan tersebut tentunya dilakukan oleh bank terhadap perusahaan asuransi deposito dengan membayar sejumlah premi. Besar kecilnya premi tergantung kepada cakupan pertanggungan yang akan dipikul oleh perusahaan asuransi deposito. Keikutsertaan bank terhadap program penjaminan deposito sudah seharusnya bersikap wajib. Wajib dalam arti semua bank yang beroperasi di Indonesia harus mengasuransikan deposito dari masyarakat. Dengan adanya IDS tersebut maka masyarakat tidak perlu mengkwatirkan dana yang sudah disimpan di bank, karena sudah ada penjaminan asurnsu deposito dari bank yang bersangkutan.
Perkembangan dana simpanan perbankan menunjukkan peningkatan yang tinggi selama tahun 1986-1987, yaitu Rp 171.353 juta ditahun 1986 dan Rp 215.861 juta ditahun 1987. Posisi dana simpanan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan secara bertahap. Dana simpanan mengalami kenaikan yang cukup tinggi pada tahun1996-1998, dari posisi Rp 2.157.057 juta pada tahun 1996 menjadi Rp 2.598.171 juta pada tahun 1997 dan Rp 4.529.470 juta pda tahun 1998. Posisi dana simpanan dari tahun 1999-2005 terus meningkat, yaitu Rp 5.420.702 juta pada tahun 1999 dan Rp 11.450.510 juta pada tahun 2005.
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Negara Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang membangun, memiliki banyak permasalahan yang dihadapi dalam melekukan pembangunan. Salah satu masalah tersebut adalah kecilnya modal yang dimiliki. Modal sebagai sumber pembiayaan pembangunan bisa berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.
Modal pembangunan yang berasal dari luar negeri mempunyai fungsi sebagai pelengkap dana domestik yang belum memadai untuk membiayai seluruh proses pembangunan di Indonesia. Namun demikian, modal pembangunan yang berasal dari luar negeri sangatlah besar resikonya. Tidak hanya membebani anggaran penerimaan dan belanja negara tiap tahunnya, tetapi biasanya juga disertai campur tangan urusan dalam negeri oleh negara donor. Menciptakan ketergantungan terhadap negara-negara/ lembaga donor, menimbulkan beban hutanh yang semakin berat, dan juga turut andil dalam terjadinya krisis nilai tukar dan krisis ekonomi di Indonesia sejak pertengahan 1997. Hal ini memuat bayak pihak tidak menyukai sumber modal dari luar negeri. Dengan kata lain sumber modal luar negeri merupakan alternatif terakhir.
Modal pembangunan yang berasal dari dalam negeri biasanya dihimpun dari dana masyarakat. Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga yang mempunyai potensi untuk menghimpun dana masyarakat. Masyarakat akan menyisihkan sebagian dari pendapatannya yang tidak dikonsumsi untuk menabung. Tabungan inilah yang akan dihimpun oleh pihak bank sebagai dana pihak ketiga (DPK). Dimana tabungan ini hanya akan terjadi jika perkembangan ekonomi Indonesia bisa berjalan dengan lancar dan memungkinkan rakyat Indonesia buat menabung. Dana yang dihimpun bank biasanya dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan.
Indonesia barangkali termasuk salah satu negara yang swampai saat ini belum mempunyai sisitem pengamanan atas dana masyarakat yang disimpan di bank. Oleh sebab itu tidaklah mengherankan apabila pada saat pemerintah melikuidasi 16 bank swasta, terjadi rush dalam bentuk penarikan uang oleh masyarakat dalam jumlah yang besar di berbagai bank. Hal tersebut dilakukan karena masyarakat merasa tidak aman kalau terus menyimpan uangnya di bank.
Masalah keamanan dana yang disimpan di bank baru disadari oleh masyarakat pada saat pemerintah melikuidasi sejumlah bank yang bermasalah. Para nasabah bank yang dilikuidasi ternyata mengalami kesulitan untuk menarik dananya. Atas sara IMF pemerintah diwajibkan untuk memberikan apa yang disebut blanket guarantee, yaitu berupa program penjaminan atas dana masyarakat yang disimpan di bank.Lembaga yang bertugas untuk menjamin dana masyarakat yang di simpan di bank adalah
insurance deposit scheme (IDS). IDS adalah suatu skema penjaminan yang disediakan oleh perusahaan asuransi untuk menjamin dana masyarakat yang disimpan di suatu bank. Jadi bentuk penjaminan atas resiko dana masyarakat yang disimpan di bank dilaksanakan dengan menggunakan prinsip asuransi.
Mekanisme penjaminan tersebut tentunya dilakukan oleh bank terhadap perusahaan asuransi deposito dengan membayar sejumlah premi. Besar kecilnya premi tergantung kepada cakupan pertanggungan yang akan dipikul oleh perusahaan asuransi deposito. Keikutsertaan bank terhadap program penjaminan deposito sudah seharusnya bersikap wajib. Wajib dalam arti semua bank yang beroperasi di Indonesia harus mengasuransikan deposito dari masyarakat. Dengan adanya IDS tersebut maka masyarakat tidak perlu mengkwatirkan dana yang sudah disimpan di bank, karena sudah ada penjaminan asurnsu deposito dari bank yang bersangkutan.
Perkembangan dana simpanan perbankan menunjukkan peningkatan yang tinggi selama tahun 1986-1987, yaitu Rp 171.353 juta ditahun 1986 dan Rp 215.861 juta ditahun 1987. Posisi dana simpanan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan secara bertahap. Dana simpanan mengalami kenaikan yang cukup tinggi pada tahun1996-1998, dari posisi Rp 2.157.057 juta pada tahun 1996 menjadi Rp 2.598.171 juta pada tahun 1997 dan Rp 4.529.470 juta pda tahun 1998. Posisi dana simpanan dari tahun 1999-2005 terus meningkat, yaitu Rp 5.420.702 juta pada tahun 1999 dan Rp 11.450.510 juta pada tahun 2005.
