BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Jakarta merupakan ibukota Republik Indonesia, sebuah negara kepulauan dengan sekitar 13.000 pulau dan penduduk lebih dari 200 juta jiwa. Jakarta yang dewasa ini berpenduduk hampir sepuluh juta jiwa - merupakan salah satu kota di Asia yang paling sering dibicarakan dengan berbagai alasan yang wajar. Sebagai ibukota negara, Jakarta memiliki permasalahan yang sering dihadapi kota-kota besar lainnya. Salah satu permasalahan yang dihadapi tersebut yaitu masalah transportasi. Permasalahan transportasi perkotaan umumnya meliputi kemacetan lalulintas, parkir, angkutan umum, polusi dan masalah ketertiban lalulintas. Masalah parkir ini tidak hanya terbatas di kota-kota besar saja, berdasarkan lokasinya parkir dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yakni parkir pada badan jalan (on street parking) dan parkir diluar badan jalan (off street parking). Permasalahan parkir yang sering terjadi di kawasan perkotaan adalah kurangnya fasilitas parkir di luar badan jalan, baik berupa taman parkir atau lahan khusus parkir, sehingga mengakitbatkan beban parkir terakumulasi di badan jalan yang berakibat pada berkurangnya kapasitas jalan, adanya bottle neck, serta kesemrawutan dan kemacetan lalu-lintas.
Tersedianya areal perpakiran yang memadai telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat di perkotaan. Bagi masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi, tersedianya lahan parkir merupakan syarat utama agar mobilitas di suatu wilayah dapat dilaksanakan dengan lancar. Tanpa lahan parkir yang memadai, situasi jalan yang macet dan tidak teratur akan segera tercipta dalam hitungan detik ketika mobilitas masyarakat meningkat sehingga dapat dipastikan ketidaktersediaan lahan parkir yang memadai dapat mengganggu mobilitas perekonomian dan sosial di wilayah tersebut. Kemajuan kota Jakarta sebagai salah satu kota besar di Indonesia yang juga merupakan pusat pemerintahan, harus didukung dengan fasilitas yang menunjang dan memadai di berbagai aspek sebagai modal peningkatan pendapatan daerah, untuk itu dibutuhkan dana yang tidak sedikit untuk merealisasikannya. Berdasarkan data yang ada pada dasarnya dana yang masuk ke kas daerah propinsi DKI Jakarta cukup tinggi, hal ini bisa dilihat dari sumber Pendapatan Asli Daerah Jakarta itu sendiri. Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dari Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) DKI Jakarta dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang signifikan, namun dari jumlah tersebut penerimaan dari pajak daerah hanya tercapai sebesar Rp. 6.4 triliun atau 90.73% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 7.1 triliun, bahkan jumlah tersebut masih dibawah realisasi penerimaan tahun anggaran 2005.
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Jakarta merupakan ibukota Republik Indonesia, sebuah negara kepulauan dengan sekitar 13.000 pulau dan penduduk lebih dari 200 juta jiwa. Jakarta yang dewasa ini berpenduduk hampir sepuluh juta jiwa - merupakan salah satu kota di Asia yang paling sering dibicarakan dengan berbagai alasan yang wajar. Sebagai ibukota negara, Jakarta memiliki permasalahan yang sering dihadapi kota-kota besar lainnya. Salah satu permasalahan yang dihadapi tersebut yaitu masalah transportasi. Permasalahan transportasi perkotaan umumnya meliputi kemacetan lalulintas, parkir, angkutan umum, polusi dan masalah ketertiban lalulintas. Masalah parkir ini tidak hanya terbatas di kota-kota besar saja, berdasarkan lokasinya parkir dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yakni parkir pada badan jalan (on street parking) dan parkir diluar badan jalan (off street parking). Permasalahan parkir yang sering terjadi di kawasan perkotaan adalah kurangnya fasilitas parkir di luar badan jalan, baik berupa taman parkir atau lahan khusus parkir, sehingga mengakitbatkan beban parkir terakumulasi di badan jalan yang berakibat pada berkurangnya kapasitas jalan, adanya bottle neck, serta kesemrawutan dan kemacetan lalu-lintas.
Tersedianya areal perpakiran yang memadai telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat di perkotaan. Bagi masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi, tersedianya lahan parkir merupakan syarat utama agar mobilitas di suatu wilayah dapat dilaksanakan dengan lancar. Tanpa lahan parkir yang memadai, situasi jalan yang macet dan tidak teratur akan segera tercipta dalam hitungan detik ketika mobilitas masyarakat meningkat sehingga dapat dipastikan ketidaktersediaan lahan parkir yang memadai dapat mengganggu mobilitas perekonomian dan sosial di wilayah tersebut. Kemajuan kota Jakarta sebagai salah satu kota besar di Indonesia yang juga merupakan pusat pemerintahan, harus didukung dengan fasilitas yang menunjang dan memadai di berbagai aspek sebagai modal peningkatan pendapatan daerah, untuk itu dibutuhkan dana yang tidak sedikit untuk merealisasikannya. Berdasarkan data yang ada pada dasarnya dana yang masuk ke kas daerah propinsi DKI Jakarta cukup tinggi, hal ini bisa dilihat dari sumber Pendapatan Asli Daerah Jakarta itu sendiri. Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dari Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) DKI Jakarta dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang signifikan, namun dari jumlah tersebut penerimaan dari pajak daerah hanya tercapai sebesar Rp. 6.4 triliun atau 90.73% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 7.1 triliun, bahkan jumlah tersebut masih dibawah realisasi penerimaan tahun anggaran 2005.
