ABSTRAK
Penyelenggaraan Prinsip Pelayanan Program One Stop Service Di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo: Skripsi, Jurusan Ilmu Administrasi FISIP UNS, 2009, 105 halaman.
Pelayanan perizinan di Kabupaten Sukoharjo sebelum Tahun 2007 dilakukan oleh Kantor Pelayanan Terpadu ( KPT ) tetapi pada pertengahan Tahun 2007 pelayanan perizinan dilakukan satu atap di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu ( KPPT ) atau yang dikenal dengan layanan One Stop Service. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan penyelenggaraan prinsip pelayanan program one stop service di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah empati, ketanggapan, akurasi, keamanan, kehandalan, berwujud, keyakinan, dan kenyamanan.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semua atau delapan indikator prinsip pelayanan menunjukkan implementasi yang baik tetapi khususnya untuk indikator keenam yakni prinsip berwujud masih ada keluhan dari pengguna layanan yaitu kurangnya sarana prasarana, loket pelayanan, dan sosialiasasi, serta penyampaian informasi kepada masyarakat. Berdasarkan hasil temuan tersebut, beberapa saran yang diberikan adalah penambahan dan peremajaan sarana prasarana, penambahan loket pelayanan, peningkatan sosialisasi, serta penyampaian informasi terutama bagi masyarakat di daerah terpencil.
ABSTRAK
EVALUASI RESPON PARTAI POLITIK TERHADAP PEMENUHAN KUOTA 30% KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF PADA PEMILU DI SURAKARTA. Program Studi Administrasi Negara. Jurusan Ilmu Administrasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi respon partai politik di Surakarta memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif pada pemilu 2009 dan Mengetahui ada tidaknya kesenjangan gender dalam partai politik dilihat dalam aspek peran, akses, kontrol dan manfaat.
Penelitian ini merupakan studi evaluasi, lebih tepatnya menggunakan desain single program after only. Teknik pengambilan sampel yang peneliti gunakan adalah purposive sampling yaitu pada 4 partai politik yang mempunyai perbedaan dalam bidang karakteristik dan bidang kajian. Selain itu sampel diambil berdasarkan presentase pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif pada Pemilu 2009 di Surakarta sesuai data prasurvey yang peneliti dapat dari KPUD Kota Surakarta. Penelitian ini dilakukan di Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P), Partai Golongan Karya (Partai Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif analisis yaitu model analisis dengan tiga komponen analisa yang utama dalam model ini adalah reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan Melalui hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:
1) partai politik memberikan respon positif terhadap pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif pada pemilu 2009. Pada dasarnya baik partai yang berideologi nasionalis ataupun Islam telah melakukan system zipper, sesuai dengan Undang-Undang No. 10 tahun 2008.
2) Masih ada ketidaksetaraan gender dalam partai politik. Hal ini dapat dilihat dalam analisis kesetaraan gender sebagai berikut: dalam analisis kesetaraan gender secara umum parpol baik yang berideologi nasionalis ataupun Islam memberikan kemudahan akses bagi semua orang untuk terjun ke dunia politik; tidak membatasi kebebasan berpartisipasi setiap anggotanya; dalam pengambilan keputusan tidak melihat jenis kelamin yang ada melainkan kemampuan yang dimiliki oleh individu tersebut; manfaat yang dapat diperoleh dalam politik belum bisa dirasakan merata oleh laki-laki dan perempuan karena perempuan belum bisa sepenuhnya ikut berpartisipasi politik seperti halnya laki-laki. Saran yang dapat penulis berikan antara lain:
1) sebaiknya partai politik perlu meningkatkan program pelatihan ataupun pendidikan politik untuk peningkatan kualitas dan kapabilitas calon anggota legislatif baik laki-laki ataupun perempuan, khususnya untuk para calon legislatif perempuan agar menumbuhkan rasa percaya diri akan kemampuan yang dimilikinya;
2) pemerintah khususnya partai politik perlu menambah sosialisasi pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik agar dapat menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga ada keseimbangan kesejahteraan laki-laki dan perempuan.
EVALUASI RESPON PARTAI POLITIK TERHADAP PEMENUHAN KUOTA 30% KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF PADA PEMILU DI SURAKARTA. Program Studi Administrasi Negara. Jurusan Ilmu Administrasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi respon partai politik di Surakarta memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif pada pemilu 2009 dan Mengetahui ada tidaknya kesenjangan gender dalam partai politik dilihat dalam aspek peran, akses, kontrol dan manfaat.
Penelitian ini merupakan studi evaluasi, lebih tepatnya menggunakan desain single program after only. Teknik pengambilan sampel yang peneliti gunakan adalah purposive sampling yaitu pada 4 partai politik yang mempunyai perbedaan dalam bidang karakteristik dan bidang kajian. Selain itu sampel diambil berdasarkan presentase pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif pada Pemilu 2009 di Surakarta sesuai data prasurvey yang peneliti dapat dari KPUD Kota Surakarta. Penelitian ini dilakukan di Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P), Partai Golongan Karya (Partai Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif analisis yaitu model analisis dengan tiga komponen analisa yang utama dalam model ini adalah reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan Melalui hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:
1) partai politik memberikan respon positif terhadap pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif pada pemilu 2009. Pada dasarnya baik partai yang berideologi nasionalis ataupun Islam telah melakukan system zipper, sesuai dengan Undang-Undang No. 10 tahun 2008.
2) Masih ada ketidaksetaraan gender dalam partai politik. Hal ini dapat dilihat dalam analisis kesetaraan gender sebagai berikut: dalam analisis kesetaraan gender secara umum parpol baik yang berideologi nasionalis ataupun Islam memberikan kemudahan akses bagi semua orang untuk terjun ke dunia politik; tidak membatasi kebebasan berpartisipasi setiap anggotanya; dalam pengambilan keputusan tidak melihat jenis kelamin yang ada melainkan kemampuan yang dimiliki oleh individu tersebut; manfaat yang dapat diperoleh dalam politik belum bisa dirasakan merata oleh laki-laki dan perempuan karena perempuan belum bisa sepenuhnya ikut berpartisipasi politik seperti halnya laki-laki. Saran yang dapat penulis berikan antara lain:
1) sebaiknya partai politik perlu meningkatkan program pelatihan ataupun pendidikan politik untuk peningkatan kualitas dan kapabilitas calon anggota legislatif baik laki-laki ataupun perempuan, khususnya untuk para calon legislatif perempuan agar menumbuhkan rasa percaya diri akan kemampuan yang dimilikinya;
2) pemerintah khususnya partai politik perlu menambah sosialisasi pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik agar dapat menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga ada keseimbangan kesejahteraan laki-laki dan perempuan.
