BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Koperasi merupakan salah satu bentuk usaha yang sesuai dengan demokrasi Indonesia. Azas yang digunakan dalam pengelolaan koperasi mencerminkan pelaksanaan dari demokrasi ekonomi yaitu azas kekeluargaan. Pengelolaan koperasi tidak hanya mengandalkan kualitas pengurus saja akan tetapi juga mengharapkan partisipasi para anggotanya.
Dengan memperhatikan azas yang terkandung didalam koperasi maka ada nilai lebih dari koperasi yang tidak dimiliki oleh badan usaha lainnya. Nilai-nilai kesetiakawanan, kekeluargaan, gotong royong, solidaritas, demokrasi dan kebersamaan merupakan suatu nilai lebih tersendiri bagi koperasi. Hal inilah yang menjadikan dasar koperasi sebagai sokoguru perekonomian Indonesia seperti yang termaktub dalam Undang - Undang Dasar 1945. Koperasi diharapkan akan mampu menumbuhkan dan mengembangkan ekonomi rakyat dan mewujudkan kehidupan ekonomi yang demokratis. Dalam kehidupan ekonomi yang semakin mengglobal koperasi seharusnya mempunyai ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat.
Oleh karena itu, pembangunan koperasi perlu diarahkan sehingga lebih bermanfaat bagi masyarakat ekonomi kecil. Pengembangan diarahkan agar koperasi benar-benar menerapkan prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Dengan demikian koperasi merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif serta berwatak sosial. Pembinaan koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Golongan masyarakat ekonomi lemah baik yang tinggal di desa maupun di kota perlu diajak dan diikutsertakan secara aktif dan diberi kesempatan yang lebih luas untuk membangun dirinya melalui koperasi.
Didalam Undang-Undang RI No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dinyatakan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Selain ingin mencapai tujuan dari koperasi seperti yang tercantum di atas, koperasi juga mempunyai fungsi dan peran didalam masyarakat. Fungsi dan peran yang dijalankan koperasi antara lain membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya (UU No 25 Tahun 1992 Pasal 4 huruf a).
Dari kedua hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi mempunyai dua dimensi yaitu dimensi ekonomi dan dimensi sosial. Dimensi ekonomi yaitu koperasi didalam menyelenggarakan usahanya bertujuan untuk mensejahterakan anggota. Sedangkan dimensi sosial yaitu koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang bekerjasama atas azas kekeluargaan.
Koperasi adalah suatu Badan Usaha, maka kecuali bertujuan memenuhi kebutuhan anggotanya juga harus mampu menghasilkan keuntungan atau laba. Kemampuan suatu perusahaan menghasilkan laba dalam periode tertentu disebut Rentabilitas. SHU atau laba yang besar bukanlah jaminan bahwa koperasi tersebut telah bekerja dengan efisien. Efisiensi baru dapat diketahui dengan membandingkan laba yang diperoleh itu dengan kekayaan atau modal yang menghasilkan laba tersebut (Riyanto, 1999 : 37). Efisiensi sangat diperlukan oleh koperasi karena akan memungkinkan koperasi dapat beroperasi se-ekonomis mungkin.
Sebagai organisasi ekonomi koperasi dalam menjalankan usahanya memerlukan modal usaha. Peranan modal didalam operasional koperasi mempunyai kontribusi yang sangat penting karena tanpa modal yang cukup koperasi tidak akan berjalan lancar. Schwiedland memberikan pengertian modal dalam arti luas dimana modal itu meliputi baik modal dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, misalnya mesin, barang-barang dagangan dan lain sebagainya (Riyanto,1999 : 18). Dengan demikian modal dapat berupa uang maupun harta lainnya yang mempunyai nilai uang yang digunakan untuk menjalankan usaha.
Modal kerja merupakan faktor yang tidak kalah penting jika dibandingkan dengan faktor yang lain misalnya : tenaga kerja, mesin atau alat produksi dan bangunan. Modal kerja mempunyai hubungan yang erat dengan kegiatan operasi sehari-hari, karena selalu dibutuhkan untuk membelanjakan operasi secara terus menerus. Modal kerja yang cukup, memungkinkan bagi perusahaan untuk beroperasi seekonomis mungkin dan perusahaan tidak mengalami kesulitan atau menghadapi bahaya-bahaya yang mungkin timbul karena ada krisis atau kekacauan keuangan ( S. Munawir, :1995 : 114).
Modal kerja yang terlalu besar memungkinkan terjadinya Indlefund (dana yang menganggur). Hal ini akan mengakibatkan terjadinya inefisien, demikian sebaliknya modal kerja yang terlalu kecil akan mengakibatkan terganggunya operasi koperasi sehari-hari. Dengan demikian besarnya modal kerja hendaknya sesuai dengan kebutuhan dan karenanya akan efisiensi dalam menggunakan modal kerja dan elemen modal kerja.
Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKP-RI) Kabupaten Wonogiri merupakan koperasi sekunder yang beranggota 80 primer dan 12.167 perorangan terdiri dari koperasi instansi pemerintah maupun sekolah dengan badan hukum No. 1154 b.BH/PAD/KWK.11/IV/1996, mempunyai fungsi sebagai
0 comments:
Posting Komentar
Berikan Komentar yang membangun demi perkembangan Blog ini. Terima kasih buat semuanya yang telah memberikan komentar.
Lihat semua Komentar Klik Disini