Abstraksi
Masyarakat yang hidup dalam suatu negara pasti akan berurusan dengan pajak sebab membayar pajak merupakan suatu bentuk tanggung jawab warga negara dalam menjalankan kehidupan bernegaranya. Pemerintah selaku fiskus pajak berharap agar wajib pajak membayar pajak tepat waktu sehingga pajak mestinya bisa tertagih. Namun dalam kenyataanya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya hutang pajak sebagaimana mestinya. Terhadap tagihan pajak yang tak tertagih tersebut perlu diadakan penagihan pajak sehingga pajak yang tak tertagih dapat terlunasi.
Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Sistem Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di KP PBB Ungaran ? (2) Bagaimana Alternatif Rancangan Sistem Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di KP PBB Ungaran ? Kajian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui bagaimana Sistem Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di KP PBB Ungaran. (2) Untuk mengetahui bagaimana Alternatif Rancangan Sistem Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di KP PBB Ungaran.
Objek kajian ini adalah Sistem Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ungaran. Subjek kajian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ungaran yang berlokasi di Jalan Diponegoro No. 190 Ungaran. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan metode dokumentasi. Sedangkan metode yang dipakai dalam menganalisa data adalah metode kualitatif. Hasil kajian memberikan informasi tentang unsur-unsur yang terkait dalam sistem penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan meliputi : 1) Bagian-bagian yang terkait, 2) Dokumen yang digunakan, 3) Catatan yang digunakan, 4) Prosedur yang digunakan, 5) Bagan alir sistem penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ungaran.
Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di KP PBB Ungaran sudah cukup bagus namun masih ada beberapa hal antara lain : tidak adanya bagian akuntansi sehingga tidak ada pencatatan ke jurnal penerimaan kas dan tidak ada bagian jurusita sehingga banyak wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan dalam membayar pajak. Untuk mencegah adanya penyimpangan-penyimpangan kas maka dipandang perlu adanya bagian akuntansi dan pentingnya bagian jurusita. Dan untuk Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan agar lebih meningkatkan kinerjanya sehingga kelemahan-kelemahan dapat diatasi. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan penulisan ini, dan dapat menambah informasi kajian dalam penelitian yang akan datang.
