BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Tantangan persaingan bisnis yang semakin tajam dan mengglobal menuntut perusahaan untuk selalu berkembang dan dinamis karena itu diperlukan adanya peningkatan produktivitas dan efisiensi seluruh kekuatan ekonomi nasional, salah satunya adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun kinerja BUMN tidak berkontribusi memadai bagi negara yang juga memiliki hutang dalam jumlah besar. Kinerja yang lemah dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti adanya hak monopoli oleh BUMN maupun lingkungan dan organisasi bisnis BUMN sehingga tidak menumbuhkan kompetisi terhadap kompetensi sebab struktur organisasi menjadi birokratis yang cenderung dikomando oleh pemerintah terutama dalam hal penentuan pejabat BUMN sehingga manajemen menjadi lebih mengutamakan hubungan baik dengan departemen yang membawahinya daripada berkonsentrasi pada kinerja perusahaan serta fokus terhadap pelayanan bagi pelanggan. Penyebab kedua adalah adanya kecenderungan BUMN dimanfaatkan bagi kepentingan politik. Penyebab ketiga adalah BUMN mengalami kekurangan dana untuk melakukan investasi. Kendala yang dihadapi BUMN tidak terlepas dari intervensi berlebih dari pemerintah yang tidak memiliki kompetensi utama dalam berbisnis sehingga terjadi ketidakprofesionalan dalam pengelolaan BUMN, karena itu perlu dilakukan suatu upaya untuk meningkatkan kinerja perusahaan salah satunya melalui privatisasi (Dwidjowijoto dan Wrihatnolo, 2008).
Privatisasi adalah proses mengalihkan sebagian kepemilikan perusahaan dari pemerintah kepada swasta dengan tujuan mengurangi intervensi berlebih dari pemerintah dan meningkatkan kinerja, efisiensi serta nilai perusahaan. Privatisasi di Indonesia mulai dilakukan pada tahun 1992 melalui Initial Public Offering (IPO) terhadap 35% saham milik pemerintah di PT Semen Gresik. Tercatat sebanyak 22 BUMN telah diprivatisasi hingga tahun 2007 dan terus diusulkan penambahan jumlah BUMN yang diprivatisasi tiap tahunnya. Privatisasi BUMN merupakan kebijakan yang multifaset atau memiliki beragam dimensi yaitu secara ideologis bermakna meminimalkan peran negara, dari sisi manajemen bertujuan meningkatkan efisiensi pengelolaan usaha dan meningkatkan nilai perusahaan serta kontribusi terhadap kas negara dalam konteks anggaran (Nugraha; Dwidjiwijoto dan Wrihatnolo, 2003; 2008).
Penelitian-penelitian mengenai pengaruh privatisasi terhadap peningkatan kinerja perusahaan memberikan hasil yang beragam. Peningkatan kinerja keuangan BUMN berupa tingkat profitabilitas dan efisiensi ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan Boardman (1989) dan Vining (1992), D’Souza dan Megginson (1999), Dewenter dan Malatesta (2000), Boardman, Laurin dan Vining (2000), maupun D’Souza, Megginson dan Nash (2001). Berbeda dengan hasil penelitian-penelitian tersebut, Paul Ormerod dan Indra Bastian (1996; 2002) dalam Dwidjowijoto dan Wrihatnolo (2008) menyatakan bahwa privatisasi tidak memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Penelitian oleh Anggeraini (2008) terhadap kinerja keuangan PT Telkom Tbk setelah privatisasi menunjukkan profitabilitas dan leverage mengalami kenaikan sedangkan investasi modal mengalami penurunan. Penelitian oleh Maria Lubis (2004) menyimpulkan bahwa kinerja keuangan yaitu efisiensi, profitabilitas, leverage, dividen, dividen dan investasi modal BUMN setelah privatisasi mengalami perubahan tidak signifikan. Munggaran (2007) menganalisis kinerja keuangan berdasarkan KEP-100/MBU/2002 pada PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk memperlihatkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan namun hasil ini belum mampu mewakili kinerja keuangan BUMN yang diprivatisasi pada umumnya.
Uraian di atas menunjukkan hasil dan bentuk penelitian mengenai pengaruh privatisasi terhadap kinerja keuangan yang masih bervariasi, hal ini mendorong dilakukannya suatu penelitian yang bertujuan memperoleh bukti empiris terhadap perbedaan kinerja keuangan sebelum dan setelah privatisasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan variabel-variabel analisis fundamental dalam penelitian D’Souza dan Megginson (1999), Lubis (2004), dan Munggaran (2007) yaitu efisiensi, profitabilitas, leverage dan likuiditas sesuai dengan KEP100/ MBU/2002 tentang pengukuran tingkat kesehatan BUMN di Indonesia.
Sampel penelitian yang digunakan serupa dengan Lubis (2004) yaitu BUMN yang melakukan revenue privatization terhadap saham milik pemerintah namun penelitian ini membatasi revenue privatization melalui
