BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH
Apakah tata kelola perusahaan (good corporate governance) masih menjadi masalah dalam bisnis yang terjadi di Asia baru-baru ini? Ini merupakan suatu pertanyaan yang menarik bahwa ekonom dan para pembisnis sangat konsern terhadapnya, meskipun sudah lebih dari sepuluh tahun krisis di Asia terjadi. Menurut sebuah kajian yang diselenggarakan oleh Bank Dunia, lemahnya implementasi sistem tata kelola perusahaan atau yang biasa dikenal dengan istilah Corporate Governance merupakan salah satu faktor penentu parahnya krisis yang terjadi di Asia Tenggara (The World Bank, 1998, dalam Oktapiyani, 2009).
Kelemahan tersebut antara lain terlihat dari minimnya pelaporan kinerja keuangan, kurangnya pengawasan atas aktivitas manajemen oleh Dewan Komisaris dan Auditor, serta kurangnya intensif eksternal untuk mendorong terciptanya efisiensi di perusahaan melalui persaingan yang fair. Lemahnya penerapan corporate governance inilah yang menjadi pemicu utama terjadinya berbagai skandal keuangan pada bisnis perusahaan. Banyak pihak yang mulai berpikir bahwa penerapan corporate governance menjadi suatu kebutuhan di dunia bisnis sebagai barometer akuntabilitas dari suatu perusahaan.
Penerapan good corporate governance juga menjadi permasalahan yang penting dalam dunia perbankan. Semenjak krisis keuangan yang melanda Indonesia tahun 1997 telah menghancurkan berbagai sendi perekonomian salah satunya perbankan yang mengakibatkan krisis perbankan terparah dalam sejarah perbankan nasional yang menyebabkan penurunan kinerja perbankan nasional. Dalam seminar restrukturisasi perbankan di Jakarta pada tahun 1998 disimpulkan beberapa penyebab menurunnya kinerja perbankan, antara lain
1. Semakin meningkatnya kredit bermasalah perbankan, yang menyebabkan bank harus menyediakan cadangan penghapusan hutang yang cukup besar sehingga mengakibatkan kemampuan bank memberikan kredit menjadi terbatas
2. Dampak likuiditas bank 1 November 1997 yang mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan pemerintah, sehingga memicu penarikan dana yang secara besar-besaran
3. Semakin turunnya permodalan bank-bank
4. Banyak bank yang tidak mampu melunasi kewajibannya karena menurunnya nilai tukar rupiah
5. Manajemen bank yang tidak professional
Melihat kondisi bermasalah tersebut, pemerintah menjalankan kebijakan reformasi perbankan pada Maret 1999 dengan melakukan penutupan bank, pengambilalihan 7 bank, rekapitulasi 9 bank, dan menginstruksikan 73 bank untuk mempertahankan operasinya tanpa melakukan rekapitulasi sehingga pada tahun 2001 jumlah bank yang tersisa sebanyak 151 bank. Selain melaksanakan kebijakan reformasi perbankan, pada tahun 2004 pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) melakukan pembenahan fundamental terhadap perbankan nasional yaitu dengan dikeluarkannya API (Arsitektur Perbankan Indonesia).
Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arahan, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. Di dalamnya terdapat enam pilar utama yang merupakan sasaran yang ingin dicapai, salah satunya adalah menciptakan corporate governance untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional. Tidak hanya berhenti sampai disitu, untuk menunjukan keseriusannya terhadap isu CG, pada tanggal 30 Januari 2006 Bank Indonesia (BI) mengeluarkan paket kebijakan perbankan yang lebih dikenal dengan istilah Pakjan 2006, yang isinya mengenai peraturan baru tentang pelaksanaan good corporate governance, bagi bank umum berupa Peraturan Perbankan Indonesia (PBI) Nomor 8/4/PBI/2006 yang kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006.
Penerapan good corporate governance ini dinilai dapat
