BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Informasi akuntansi berguna untuk pengambilan keputusan ekonomis, antara lain sebagai alat penilai kinerja perusahaan, alat bantu pengambilan keputusan operasional taktis stratejik manajerial, alat prediksi kinerja ekonomis di masa depan dan lain-lain (Suhardito, dkk., 2000). Informasi akuntansi ini dapat diperoleh dari laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan kepada pihak internal dan pihak eksternal (Wening, 2008). Laporan keuangan tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang benar kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Laporan Keuangan biasanya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan (Standar Akuntansi Keuangan No. 1 per 1 Juli 2009). Laporan laba rugi merupakan salah satu komponen laporan keuangan yang sangat penting bagi pemakai informasi keuangan. Laporan laba rugi mengikhtisarkan hasil dari ekuitas ekonomi perusahaan selama periode tertentu yang merupakan perbedaan antara pendapatan yang direalisasi dari transaksi yang terjadi selama satu periode dengan biaya yang dikaitkan dengan pendapatan tersebut (Chariri dan Ghozali, 2003). Informasi dalam laporan ini lebih penting bila dibandingkan dengan informasi dalam neraca, karena laporan laba rugi merefleksikan kinerja perusahaan periode tertentu (Belkaoui, 2001 dalam Widowati, 2009). Dalam penyusunan laporan keuangan dasar akrual dipilih karena lebih rasional dan adil dalam mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara riil, namun disisi lain penggunaan dasar akrual dapat memberikan keleluasaan kepada pihak manajemen dalam memilih metode akuntansi selama tidak menyimpang dari standar akuntansi keuangan yang berlaku. Pilihan metode akuntansi yang secara sengaja dipilih manajemen untuk tujuan tertentu disebut manajemen laba atau earnings management (Halim, dkk., 2005). Sedangkan Assih dan Gudono (2000) dalam Rahmawati, dkk., (2007) mendefinisikan manajemen laba sebagai suatu proses yang dilakukan dengan sengaja dalam batasan General Accepted Accounting Principles (GAAP) untuk mengarah pada tingkatan laba yang dilaporkan.
Praktik manajemen laba terjadi di berbagai perusahaan, baik di sektor perdagangan, manufaktur maupun sektor industri jasa. Rob (1998) dalam Zahara dan Veronica (2009) mendapatkan bukti adanya indikasi pengelolaan laba pada sektor jasa perbankan. Bertrand (2000) dalam Zahara dan Veronica (2009) juga menemukan bukti secara empiris bank di Swiss yang sedikit kurang atau mendekati ketentuan batasan kecukupan modal cenderung untuk meningkatkan rasio kecukupan modal (CAR) mereka agar memenuhi persyaratan dengan cara manajemen laba.
Di Indonesia, penelitian mengenai adanya indikasi manajemen laba di sektor perbankan konvensional telah dilakukan oleh banyak peneliti, antara lain Setiawati dan Naim (2001), Rahmawati, dkk., (2007) dan Nasution dan Setiawan (2007). Hasil penelitian Nasution dan Setiawan (2007) menunjukkan bahwa pada periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 perusahaan perbankan di Indonesia melakukan tindak manajemen laba dengan pola memaksimalkan labanya. Salah satu alasan perusahaan perbankan melakukan manajemen laba adalah ketatnya regulasi perbankan dibandingkan industri lain, misalnya suatu bank harus memenuhi kriteria CAR minimum (Nasution dan Setiawan, 2007). Hal ini memicu manajer untuk melakukan manajemen laba dalam upaya perusahaan memenuhi kriteria yang disyaratkan Bank Indonesia (Setiawati dan Naim, 2001 dan Rahmawati dan Baridwan, 2006 dalam Nasution dan Setiawan, 2007). Selain bank konvensional, sejak tahun 1992 berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah No. 72 tentang Perbankan telah berdiri bank syariah yang pertama dengan nama Bank Muamalat.
Berdasarkan data statistik yang dihimpun Bank Indonesia per Oktober 2009, di Indonesia terdapat 6 Bank Umum Syariah, 25 Unit Usaha Syariah dan 138 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pesatnya pertumbuhan bank syariah di Indonesia dimotori oleh adanya kebijakan dual banking system di industri perbankan (UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah). Peraturan ini memperbolehkan bank konvensional untuk membuka unit usaha syariah yang merupakan cikal bakal berdirinya bank umum syariah pada umumnya (Peraturan Bank Indonesia No. 4/1/PBI/2002 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Pasal 1 Ayat 9).
Saat ini pelaku (pengelola) bank syariah merupakan pelaku bank konvensional atau setidaknya ‘lulusan’ bank konvensional. Penilaian kinerja bank
