BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (IAI : 2002) no. 2 tentang arus kas, menyebutkan “Informasi tentang arus kas suatu perusahaan berguna bagi para pemakai laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. Dalam pengambilan keputusan ekonomi, para pemakai perlu melakukan evaluasi terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas serta kepastian perolehannya. Para pemakai laporan keuangan ingin mengetahui bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan kas dan setara kas. Perusahaan membutuhkan kas untuk melaksanakan usaha, untuk melunasi kewajiban dan untuk membagikan dividen kepada para investor. Pernyataan ini mewajibkan semua perusahaan menyajikan laporan arus kas.”
Sebagai mana dijelaskan dalam PSAK no. 2 paragraf (05), bahwa “Kas terdiri dari saldo kas (cash on hand) dan rekening giro. Setara kas (cash equivalent) adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas.”
“Perusahaan menerima kas terutama melalui penjualan produk/jasa, melalui penjualan asset lain, melalui pinjaman, dan melalui penerimaan kas dari penanaman modal pemilik perusahaan. Di sisi lain perusahaan menggunakan kas untuk membayar biaya operasi berjalan (misal: upah, utility, pajak), untuk membeli tambahan gedung, tanah, dan perluasan operasi lain, untuk membayar kembali pinjaman dan membayar keuntungan pemilik atas investasi yang telah dilakukan” (Skousen, dkk. 2001:13).
Pada sistem penerimaan dan pengeluaran kas yang baik semua transaksi penerimaan atau pembayaran dalam jumlah besar harus dilakukan dengan cek yaitu melalui bank, sedangkan untuk penerimaan dan pembayaran tunai yang jumlahnya relatif kecil dilakukan melalui kas kecil.
Kas sangat mudah digunakan baik penerimaan maupun pengeluaran, sehingga sangat rawan untuk disalahgunakan. Kesalahan atau penyimpangan terhadap kas di tangan (kas kecil) biasanya melibatkan pihak-pihak intern perusahaan terutama di Bagian Kas. Umumnya kasuskasus penyimpangan tersebut terjadi karena sistem akuntansi yang diterapkan perusahaan tidak tepat dan kurang memadai.
Sistem pengendalian intern yang baik dalam sistem kas mensyaratkan agar dilibatkan pihak luar (bank) ikut serta dalam mengawasi kas perusahaan dengan cara sebagai berikut: (Mulyadi, 2001:516-517)
1. Semua peneriman kas harus disetor penuh ke bank pada hari yang sama
dengan penerimaan kas atau pada hari kerja berikutnya.
2. Semua pengeluaran kas dilakukan dengan cek.
3. Pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan dengan cek (karena
jumlahnya kecil) dilakukan melalui dana kas kecil yang diselenggarakan dengan imprest system.
Dengan demikian perusahaan dapat memanfaatkan catatan pihak bank untuk mengawasi catatan kas perusahaan dengan melakukan rekonsiliasi bank. PT. Pelayaran Nasional Indonesia (PT. PELNI) merupakan salah satu BUMN besar yang ada di Indonesia dan satu-satunya perusahaan milik pemerintah yang bergerak di bidang jasa pelayaran. Wilayah usahanya sangat luas hampir diseluruh tanah air dan luar negeri. PT. PELNI juga membuka trayek-trayek dengan tujuan pelayaran hingga ke daerah-daerah pedalaman dan terpencil agar pemerataan pembangunan di Indonesia dapat terwujud. Seiring dengan perkembangan jaman semakin banyak permintaan masyarakat terhadap jasa angkutan laut. Maka dari itu, PT. PELNI mulai membuka cabang-cabang di berbagai daerah tanah air, salah satunya di kota Semarang. Namun akhir-akhir ini PT. PELNI mengalami penurunan finansial. Awal bulan Pebruari 2004 di salah satu media televisi diberitakan bahwa PT. PELNI mengalami kerugian hampir Rp. 4 milyar. Hal ini menunjukkan selisih minus antara penerimaan dan pengeluaran kas cukup besar. Selisih minus tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya
