Pembangunan nasional merupakan kegiatan terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Maka untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut diperlukan banyak biaya. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menetapkan pemungutan pajak untuk menjaga keberlangsungan aktivitas pembangunan tersebut. Di Indonesia pajak merupakan tulang punggung pendapatan negara. Oleh karena itu, agar dalam pemungutan pajak tidak memberatkan masyarakat maka pemerintah Indonesia membuat aturan-aturan terkait pemungutannya. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan pemungutan pajak sesuai proporsional sehingga tidak ada yang dirugikan.
Oleh karena itulah, pemerintah Indonesia berusaha menjaga asas keadilan dalam pemungutan pajak, yaitu dengan memperbaiki undang-undang perpajakan apabila ditemukan kelemahan-kelemahan di dalamnya. Namun, perbaikan demi perbaikan yang telah dilakukan pemerintah Indonesia tidak membuahkan hasil, bahkan nampak ketidakadilannya. Sehingga dari sinilah dibutuhkan sebuah aturan alternatif yang dapat mewujudkan keadilan pada masyarakat.
Atas dasar itulah Hizbut Tahrir berusaha menawarkan solusi alternatif terkait permasalahan perpajakan di Indonesia. Sebab, Hizbut Tahrir memandang bahwa ketidakadilan pada salah satu pihak akan menyebabkan kesengsaraan di pihak lain. Dari sinilah Hizbut Tahrir menawarkan beberapa solusi, yaitu pajak harus dipungut atas orang-orang kaya saja dan hanya sesuai dengan kebutuhan negara, tidak boleh lebih dari itu.
