SARI
Gelandangan Kota Semarang jumlahnya dari tahun ke tahun semakin bertambah. Salah satu faktor yang dominan mempengaruhi perkembangan masalah ini adalah kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia berdampak negatif terhadap meningkatnya urbanisasi dan terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia, menyebabkan banyak dari mereka yang mencari nafkah untuk mempertahankan hidup dengan terpaksa menjadi gelandangan atau pengemis. Oleh karena itulah diperlukan suatu kepastian hukum terhadap mereka baik berupa pelayanan dan rehabilitasi sosial maupun upaya peningkatan kesejahteraan bagi gelandangan.
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam upaya meningkatkan kesejahteraan gelandangan di Kota Semarang?, 2) Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi kebijakan?, 3) Bagaimana usaha yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?. Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui implementasi kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan Pemerintah Kota Semarang dalam meningkatkan kesejahteraan gelandangan di Kota Semarang. 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi kebijakan. 3) Untuk mengetahui cara mengatasi hambatan yang timbul dalam implementasi kebijakan tersebut.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan Kasubbag Rehabsos Setda Kota Semarang, Staf bagian Sosial Pemerintah Kota Semarang, dan Kepala dan Staf Panti khusus yang menangani gelandangan. Wawancara dan observasi juga dilakukan dengan 10 orang gelandangan yang di tampung di panti serta 10 orang gelandangan yang sudah disalurkan/kembali ke masyarakat. Selain itu juga dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah tentang gelandangan. Validitas data menggunakan teknik triangulasi, data yang telah dikumpulkan dianalisis secara induktif dan disajikan secara deskriptif.
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pemerintah Kota Semarang tentang gelandangan dapat dibagi dua, yaitu keputusan kebijakan dan pernyataan kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Semarang tentang gelandangan antara lain; Pembentukkan Tim Koordinasi Penanggulangan Tuna Sosial Kota Semarang, Kerjasama Pemerintah Kota Semarang dengan Panti Khusus Gelandangan, dan Larangan Memberi Uang Kepada Gelandangan di Jalan. Adapun dalam implementasinya kebijakan-kebijakan tersebut ada yang dapat dilaksanakan dan belum dapat dilaksanakan. Hal ini dikarenakan faktor pendukung implementasi kebijakan, yaitu: adanya ukuran dan tujuan kebijakan yang jelas dan khusus, komunikasi yang baik antar pelaksana kebijakan, sumber-sumber yang cukup tersedia, serta struktur birokrasi yang jelas. Dan faktor penghambat implementasi kebijakan, yaitu: kurangnya dana dari Pemerintah Propinsi kepada panti khusus gelandangan, dan kurangnya dukungan dari masyarakat.
Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Semarang sudah mengeluarkan beberapa kebijakan tentang gelandangan, ada kebijakan yang dapat diimplementasikan dan ada pula yang belum dapat diimplementasikan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya faktor pendukung dan faktor penghambat kebijakan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah, masyarakat, dan gelandangan. Pemerintah Kota Semarang diharapkan lebih tanggap dengan kondisi gelandangan rentan dengan masalah kemiskinan, misalnya dengan membuat Peraturan Daerah tentang gelandangan. Dan Pemerintah Propinsi juga harus meningkatkan pemberian dana operasional kepada Panti khusus gelandangan untuk memaksimalkan jangkauan pelayanan bagi gelandangan yang di tampung di panti agar setelah mereka keluar dari panti mereka mampu merubah pola hidup dan cara mencari penghasilannya sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, serta mampu menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat secara wajar. Setiap kebijakan baik yang telah dikeluarkan harus disosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu tujuan kebijakan tersebut dikeluarkan sehingga ada persamaan tujuan yang akan mendorong suksesnya implementasi kebijakan.
