ABSTRAK
UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehigga timbul adanya otonomi daerah, yaitu Pemerintah Pusat menyerahkan sebagian kewenangannya kepada Pemerintah Daerah, khususnya untuk mengelola potensi daerah masing-masing, sehingga dengan adanya UU No.32 tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang mengeluarkan Peraturan Bupati No.26 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pemalang. UPPT sendiri mempunyai peranan penting dalam pelayanan publik untuk mengembangkan perokonomian daerah Kabupaten Pemalang , sehingga peneliti ingin meneliti bagaimana pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya unit pelayanan perizinan terpadu (UPPT) dalam meningkatkan iklim usaha dan investasi di Kabupaten Pemalang.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit pelayanan perizinan terpadu (UPPT) di Kabupaten Pemalang?(2) Faktor-faktor apa saja yang mendorong dan menghambat kerja unit pelayanan perizinan terpadu (UPPT) di Kabupaten Pemalang ?(3) Upaya apa yang ditempuh unit pelayanan perizinan terpadu (UPPT) dalam meningkatkan iklim usaha di Kabupaten Pemalang ? Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui tugas pokok dan fungsi unit pelayanan perizinan terpadu (UPPT) di Kabupaten Pemalang; (2) Untuk Mengetahui bagaimana tugas pokok dan fungsi unit pelayanan perizinan terpadu (UPPT) di Kabupaten Pemalang dalam upaya meningkatkan iklim usaha dan investasi Kabupaten Pemalang; (3) Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mendorong dan menghambat kerja unit pelayanan perizinan terpadu (UPPT) di Kabupaten Pemalang.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiolagis, Penelitian ini mengambil lokasi di Unit Pelayanan Perizinan Terpadu (UPPT) di Kabupaten Pemalang yang terletak di Jl. Jendral Sudirman Timur No. 64 Telp. Wawancara dilakukan dengan informan dan responden untuk mencari tahu tentang sejauh mana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit pelayanan perizinan terpadi (UPPT) dalam meningkatkan iklim usaha dan investasi di Kabupaten Pemalang. Analisis berlangsung interaktif dengan dimulai dari kegiatan tanya jawab dengan pertanyaan terstruktur, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan simpulan atau verifikasi.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit pelayanan perizinan terpadu (UPPT) di Kabupaten Pemalang telah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 26 dan Nomor 43 Tahun 2008, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPPT di Kabupaten Pemalang, UPPT melaksanakan sebagian tugas Diskoperindagkop untuk menjalankan pelayanan kepada masyarakat khususnya mengenai 13 perizinan, dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, UPPT meyelenggarakan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaanya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
UPPT sendiri mempunyai faktor-faktor yang dapat mendorong dan menghambat kerja UPPT dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang antara lain adalah sebagai berikut : faktor yang mendorong kerja UPPT adalah tersedianya fasilitas kantor yang memadai, diadakannya Pelatihan ISO, mempunyai SDM yang memadai, dan adanya peraturan yang sudah sesuai di masyarakat, sehingga dengan adanya faktor pendorang tersebut UPPT dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, dan foktor yang menghambat UPPT adalah UPPT kekurangan tenaga kerja, sehingga dalam melaksanakan tugasnya UPPT harus ektra dalam melayani masyarakat, terdapat pihak ketiga (calo), dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kepemilikan izin. Upaya yang telah dilakukan UPPT dalam meningkatkan iklim usaha dan investasi di Kabupaten Pemalang anatar lain dengan adanya birokrasi yang baik, adanya transparasi dan kepastian hukum, ketepatan waktu dalam melayani masyarakat, memberikan kemudahan dalam perizinan, biaya yang terjangkau, adanya sosialisasi, sehingga dengan upaya-upaya yang dilakukan UPPT, UPPT dapat meningkatkan perizinan yang ada di Kabupaten Pemalang khusunya yang diselenggarakan UPPT.
Saran yang dapat penulis berikan kepada UPPT di Kabupaten Pemalang, diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Pemalang agar dapt menambah jumlah pegawai di UPPT, sehingga dengan adanya penembahan jumlah pegawai di UPPT, maka kerja UPPT dapat semakin lebih baik walaupun sekarang sudah baik dan perlu ditigkatkan lagi, dan diharapkan adanya penertiban masyarakat yang mempunyai usaha tapi tidak memiliki izin agar diberi tindakan yang lebih tegas, sehingga masyarakatpun akan mendapatkan kepastian hukum dari kepimilikan izin tersebut.
