268. Peran Kepala Sekolah Dalam Implementasi Transparansi Manajemen Sebagai Pilar Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan di hampir semua aspek kehidupan manusia. Agar dapat berperan dalam persaingan global, maka sebagai suatu bangsa kita perlu mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kenyataan yang harus dilakukan secara terus-menerus, terencana, terarah, intensif, efektif, dan efisien dalam proses pembangunan, kalau tidak ingin kalah bersaing dengan bangsa lain dalam menjalani era globalisasi ini. Dari berbagai analisis dan pengamatan yang dilakukan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), sedikitnya ada 3 (tiga) faktor yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan dasar.1 Mutu pendidikan sangat terkait dengan dimensi pendidikan yang lain sehingga peningkatan mutu pendidikan harus mencakup seluruh komponen pendidikan. Ketiga faktor tersebut yaitu: Pertama, penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara birokratik-sentralistik, di mana pusat sangat dominan dalam pengambilan kebijakan, sedangkan daerah dan sekolah lebih banyak berfungsi sebagai pelaksana kebijakan pusat. Kedua, peran serta masyarakat, khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini masih minim. Selama ini peran serta masyarakat dalam bentuk dana, namun kurang pada proses pendidikan, seperti pengambilan keputusan, monitoring, dan evaluasi terhadap keberhasilan dan ketidakberhasilan pendidikan di sekolah. Ketiga, kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang menggunakan pendekatan input-output analysis yang tidak dilaksanakan secara konsekwen. Pendekatan ini menganggap bahwa apabila input pendidikan seperti pelatihan guru, pengadaan buku, dan perbaikan sarana prasarana pendidikan dipenuhi, maka mutu pendidikan akan meningkat. Namun kenyataannya, hal ini berdampak sangat kecil terhadap hasil pembelajaran di kelas. Berdasarkan kebijakan tersebut di atas, tentu saja perlu dilakukan upayaupaya perbaikan yang mendasar ditingkat perumusan kebijakan nasional, salah satunya adalah dengan melakukan reorientasi penyelenggaraan pendidikan, yaitu dari manajemen peningkatan mutu berbasis pusat menuju manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS). MPMBS merupakan strategi untuk memperbaiki mutu pendidikan dengan mengalihkan kewenangan pembuatan keputusan dari pusat ke masing-masing sekolah. Secara konseptual MPMBS dapat didefinisikan sebagai proses manajemen sekolah yang diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan yang direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan, dan dievaluasi sendiri oleh sekolah dengan melibatkan semua elemen yang terkait dengan sekolah. Secara kontekstual pada dasarnya MPMBS merupakan sebuah pemberian wewenang
