ABSTRAK
Isu mengenai desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah topik yang masih terus dibicarakan dan diperdebatkan oleh para pakar ekonomi. Dan juga terus diuji dalam berbagai penelitian dengan berbagai studi kasus dengan tujuan mencari hasil yang mutlak dari hubungan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi. Karena desentralisasi fiskal dipandang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah melalui efisiensi pelayanan publik.
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Jawa Timur pada periode 2001-2004, apakah desentralisasi fiskal memberikan pengaruh yang positif, negatif atau malah tidak berpengaruh sama sekali terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Jawa Timur. Dalam upaya mencapai tujuan penelitian digunakan model regresi berganda dengan menganalisa 37 kota/kab di Jawa Timur selama periode 2001-2004. Pada penelitian ini desentralisasi fiskal diukur dari dua sisi yaitu sisi penerimaan (revenue side) dan sisi pengeluaran (expenditure side) yang diyakini merupakan pengukur desentralisasi fiskal yang baik.
Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa tidak terjadi multikoliniearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas dalam model regresi yang digunakan. Selain itu juga uji F menunjukkan bahwa variabel desentralisasi fiskal (desentralisasi penerimaan dan desentralisasi pengeluaran), pajak daerah, investasi dan pengangguran secara serentak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Jawa Timur.
Penulis mendapatkan hasil bahwa penerimaan daerah relatif terhadap penerimaan nasional tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Jawa Timur. Hal ini disebabkan oleh penggalian potensi-potensi penerimaan di Jawa Timur belum optimal dan juga beberapa sumber penerimaan yang potensial masih dikuasai oleh pusat/propinsi. Sedangkan pengeluaran daerah relatif terhadap pengeluaran nasional mempunyai pengaruh yang positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Jawa Timur. Yang berarti wewenang-wewenang pengeluaran sebagian besar telah diserahkan pemerintah pusat kepada daerah. Program-program pembangunan yang sebelumnya ditangani oleh pemerintah pusat sekarang banyak yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan secara umum efisiensi pelayanan publik telah berjalan dengan baik di Jawa Timur.
Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Penerimaan Daerah, Pengeluaran Daerah.
