ABSTRAK
Latar belakang penelitian ini dijelaskan bahwa pasca runtuhnya rezim orde baru menuju fase reformasi, otonomi daerah menjadi isu yang sangat hangat diperbincangkan. Salah satu dari aspek perbincangan itu adalah mengenai hubunga antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam bingkai otonomi daerah. Terkhusus pada hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hal ini menjadi sebuah masalah besar dalam pelaksanaan otonomi daerah. Munculnya tarikan kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah semakin menghiasi permasalahan-permasalahan yang marak lahir di zaman reformasi. Di kota Makassar sendiri sebagai kota terbesar di kawasan timur Indonesia pun tak luput dari permasalahan ini. Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana mekanisme perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terkhusus dengan pemerintah kota Makassar. Serta hal-hal apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan mengenai perimbangan keuangan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sekaligus menganalisis pola yang diterapkan dalam pengambilan kebijakan mengenai perimbangan keuangan bagi peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat di daerah terutama kota Makassar. Serta mengetahui secara pasti kendala-kendala apa saja yang selalu mengaktual dalam proses pengimplementasian kebijakan perimbangan keuangan, terkhusus di kota Makassar.
Metode penelitian digunakan adalah metode penelitian deskriptif yaitu memberi gambaran penjelasan secara lengkap mengenai masalah yang diteliti sedangkan dasar penelitian adalah survey, yaitu dengan terjun langsung ke obyek penelitian yang berlokasi di Kota Makassar terutama pada bagian anggaran dan keuangan kantor Walikota Makassar sebagai representasi pemerintah daerah. Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar bagian Anggaran sebagai partner Pemerintah kota dalam perumusan kebijakan penganggaran daerah. Untuk mendukung analisis dalam penelitian data dari direktorat jenderal perimbangan keuangan juga dihadirkan demi keobjektifan analisis dalam penelitian. Data yang diperoleh melalui wawancara, studi pustaka, interview, dokumen-dokumen, dan hasil-hasil penelitian yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti dianalisis secara kualitatif melalui reduksi data yang sesuai dengan hal-hal pokok pada fokus penelitian dan mengerucut pada permasalahan utama yang ingin dijawab pada penelitian ini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan mengenai perimbangan keuangan, superioritas pemerintah pusat masih sangat kental ditandai dengan mekanisme dana bagi hasil yang pro pusat dan indikator-indikator pengalokasian dana alokasi umum yang juga masih pro pemerintah pusat. Selain itu sistem dana perimbangan yang dilaksanakan oleh pemerintah masih rentan dengan beberapa kendala-kendala seperti, minimnya tingkat profesionalisme dari pemerintah pusat dengan seringnya terjadi keterlambatan dalam pencairan dana perimbangan, tidak sinergisnya pengalokasian dana dari pusat dengan kebijakan yang dikeluarkan pusat di sektor lain, serta peluang hadirnya mafia anggaran yang masih sangat besar.
